Buzzer, Media, hingga Jokowi Seolah Restui Ahok Melanggar Hukum dalam Membangun Jakarta

JAKARTA (voa-islam.com)- Niat terdakwa penoda agama Islam, Ahok dalam pembangunan di DKI, di mana diduga tanpa menggunakan APBD dihimbau oleh politisi agar aparat hukum mengamatinya.

"Pembangunan proyek simpang susun Semanggi juga harus diselenggarakan dengan sistem tender, dan lain-lain.

Polri, Jaksa, KPK, BPK, BPKP harus serius dalami kasus beberapa proyek infrastruktur di DKI dari dana non-budgeter," kata Fahri Hamzah, melalui akun Twitter pribadinya.

Namun apabila tetap dilakukan, juga tana ikutsertakan DPRD, maka kemungkinan besar lembaga pengawas itu tidak dapat melakukan kewajibannya, yakni mengawasi pemakaian dana untuk pembangunan yang akan dilakukan.

"Lalu, bagaimana bisa DPRD melakukan pengawasan terhadap sebuah proyek yang tidak menggunakan dana APBD? Sementara itu, para buzzer dan media sudah memuji dan menganggap itu sebagai prestasi Basuki."

Bahkan menurutnya, pujian itu disampaikan langsung oleh Jokowi, seolah ini adalah kepandaian mencari dan di luar APBD. "Media dan buzzer juga bergerak memblackmail DPRD sebagai sarang korupsi, maka tidak perlu pembahasan APBD."

Fahri pun nampak tidak mengerti perjalanan ini jika sudah demikian "melanggarnya". "Apa pikiran orang-orang ini, ya?

Mereka ini seperti alien dalam alam pikiran demokrasi dan governance juga sistem anti korupsi." (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Sebut Agama Harus Dipisah dengan Politik, Presiden Jokowi Tidak Paham Perkembangan Politik Dunia
• Ahok Dihimbau agar Tidak Merusak Neraca Keuangan Negara dari Luar untuk Pembangunan
• Pun Ahok Kaya Raya, Tetap Saja Pembangunan di DKI harus Melibatkan Lembaga Pengawas
• Fahri ke Ahok: Sistem Anggaran Publik Mesti Ikuti Proses Politik di DPRD
• Memisahkan Agama dan Politik Seruan yang Tidak Sejalan dengan Kepribadian Bangsa
• New York Times: Disaat Dunia Mulai Tinggalkan Konsumsi Daging Anjing, di Indonesia Malah Meningkat
• Tanpa Koordinasi DPRD, Ahok akan Berakhir di Bui jika Pembiayaan Pembangunan di Luar APBD
• Ngaku Open Government, Tapi Bukit Duri Digusur dan Ngotot Reklamasi Dilanjutkan