Dugaan Suap, Nama Wakil Ketua DPR Sengaja Dijadikan Bumper KPK sebab Ada Keluarga Jokowi Terlibat?

JAKARTA (voa-islam.com)- Ada yang nampak janggal yang diutarakan oleh Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) soal nama Fahri Hamzah dan Fadli Zon yag disebut di persidangan dugaan suap pajak adik ipar Jokowi. KPK misalnya menyebut akan mendalami kedua nama tersebut. Padahal jika ingin mendalami, tidak perlu saat ini. Bila memang tidaka ada maksud lain, KPK seharusnya sudah dalami kedua nama itu sejak kasus ini muncul.

“Seharusnya KPK tak perlu meng-orkestrasi berita munculnya nama saya dan @fadlizon. KPK juga tak perlu terus bicara akan mendalami, akan mengecek dan lain-lain supaya ada berita.

Karena jika ada sesuatu terkait dua nama itu maka sudah mereka dalami sejak pertama kali menemukan tahun lalu,” kata politisi PKS, Fahri Hamzah, melalui akun Twitter pribadinya.

Menurutnya, malah KPK nampak seperti menyengaja membuat berita ini bertahan dengan disebut namanya dan Fadli Zon. “Upaya KPK menggoreng media ini sistematis, bahasa awal akan mendalami, hari berikutnya keluar lagi satu komentar akan menseriusi...dan lain-lain.”

Seharusnya menurut Fahri, KPK tetap fokus di kasus Handang yang diduga terlibat pula adik ipar Jokowi.

“Padahal seharusnya KPK fokus di kasus handang yang diduga melibatkan keluarga presiden.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Dugaan Suap Pajak, Wakil Ketua DPR: Mantan Dirjen Saat Itu Akui Bertemu denga Adik Ipar Jokowi
• Fahri & Fadli, Nama yang Dijadikan Contoh agar Legislator Taat Pajak, Bukan Sebaliknya
• Namanya Disebut di Kasus Dugaan Suap Pajak Ipar Jokowi, Fahri: Begini Ceritanya
• Ini Peran Adik Ipar Jokowi di Kasus Suap Pajak
• PKS Kantongi Tiga Nama Kandidat Cagub Jawa Barat
• Kasus Sumber Waras dan Cengkareng, KPK Diminta Sebutkan Nominal dan Nama yang Terlibat
• Parmusi Jakarta Targetkan Anies-Sandi Menang Mutlak
• Ahok Tidak Berperan Aktif Didugaan Kasus Korupsi e-KTP, Pakar: Keliru, Itu Ada Delik di Komisi