Pushami: Lawan Hoax dengan Pendidikan Literasi bukan Sertifikasi Akun Medsos

JAKARTA (voa-islam.com)--Ketua Divisi Kebijakan Publik Pusat Hak Azasi Muslimin Indonesia (Pushami), Jaka Setiawan menilai wacana sertifikasi akun media sosial oleh pemerintah tidak berdasar.

"Ngaco dan apa dasar hukumnya? Yang dibutuhkan itu adalah edukasi mengenai literasi news media," kata Jaka kepada voa-islam.com, baru-baru ini.

Menurut Jaka, pemerintah seharusnya mendidik masyarakat bagaimana menghindari, menghadapi dan tidak mudah terpancing dengan berita hoax.

"Pemerintah justru dituntut grand desain penanganan hoax secara menyeluruh. Kalau cuma sertifikasi tidak perlu ada pemerintahlah,"ungkapnya.

Jaka melihat wacana sertifikasi akun medsos muncul karena Pemerintah tidak sanggup mengelola perbedaan pendapat secara sehat. Dia berpandangan, kalau sedikit-sedikit sertifikasi artinya pemerintah anti kritik.

Padahal, lanjut Jaka, Teknologi dan alat komunikasi sudah banyak. Kampenye positif tentang literasi media harusnya bisa dimenangkan pemerintah.

"Kenapa pemerimtah seolah kalah dan gagal mengelola kritik atau perbedaan pendapat? Artinya pemerintahannya diisi oleh orang-orang lemah," tandasnya. * [Bilal/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Komentar Soal Ahok, Beberapa Perusahaan Batal Mengundang, Penulis: Rezeki dari Allah
• Ingin Buat Akun Wifi Al Maidah dengan Password Kafir, Ahok Kembali Dilaporkan ke Polisi
• PP Pemuda Muhammadiyah: Mengapa Dana Teman Ahok Tidak Diusut Polisi?
• Pilih Ahok Risiko Lebih Besar, Ketua PBNU Lirik Anies-Sandi
• Surat Fadli Zon untuk Jokowi: Hentikan Ahok, Hentilkan Kriminalisasi Ulama
• Ahok Satu Mobil dengan Jokowi, Fadli Zon: Bisa Diartikan Selama Ini Presiden Memberi Perlindungan
• Gagal ke Putaran Dua Pilgub DKI, Agus Jalani Karir di Bidang Lain, Bukan ke Militer
• Walikota Padang Merelokasi Pedagang tanpa Air Mata, Darah, dan Kebohongan