Kelakuan Rezim Anti Demokrasi: Diskusi Publik di Televisi Dibatalkan Sepihak

JAKARTA (voa-islam.com)- Pembatalan acara publik di stasiun televisi beberapa waktu lalu di rezim Jokowi disesalkan beberapa tokoh politik, salah satunya adalah wakil ketua DPR, Fahri Hamzah. Menurut Fahri, apapun alasannya melarang dan membredel untuk kepentingan publik adalah kelakuan jauh dari demokrasi paska reformasi ini.

“Apapun alasannya. Pelarangan dan bredel adalah kelakuan rezim totalitarian,” katanya melalui akun Twitter pribadinya, beberapa waktu lalu.

Fahri juga menyesalkan, di iklim demokrasi seperti ini rezim Jokowi bukannya memberikan perlindungan dalam menyampaikan pendapat tetapi justru sebaliknya. Padahal bicara dilindungi konstitusi yang ada.

“Sungguh suatu yang ganjil. Kebebasan berbicara yang dilindungi konstitusi tak lagi diindahkan.”

Pelarangan semacam ini pernah terjadi dan terakhir di tahun 1998. Politisi PKS ini berharap tidak memancing agar masyarakat kembali ke era sebelum reformasi tersebut.

“Apakah kita sudah kembali ke masa di mana negara juga bertugas memilihkan kita ingatan dan pikiran? Prihatin dengan pelarangan diskusi publik di TV. Terakhir pelarangan itu dilakukan tahun 1998.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Hanya Bendera Bertuliskan Tauhid Diusut, Polisi Mulai Phobia dengan (Umat) Islam?
• Hakim Tolak Permintaan Saksi Verbal Lisan dari Kepolisian Padangsidempuan dan Sulteng
• Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembahasan RUU Anti-Terorisme Secara Terbuka
• Sandiaga Tertarik Adopsi Sistem Ekonomi Syariah
• Hidayat Nur Wahid: Jakarta Harus Jadi Rujukan Pilkada Indonesia
• Soal Korupsi Kwarda Pramuka DKI, IPW: Bila Benar Bukan Dana Bansos Polri Harus Minta Maaf
• Wacagub DKI, Sylviana Dipanggil Polisi, Pengamat: Apa Langkah Selanjutnya Jokowi Selamatkan Ahok?
• Yusril: Verifikasi Tidak Diperlukan, Buang-buang Waktu