Aktivis Banyak Ditangkapi, Rezim Jokowi Dianggap Menghancurkan Negara

JAKARTA (voa-islam.com)- Negara Indonesia akan segera hancur bila mengkritik atau memberi masukan kepada pemerintah dinilai pelanggaran hukum, terlebih disebut sebagai pengambilan kekuasaan secara paksa.

“Jika early warning (peringatan dini) terhadap ancaman yang akan dihadapi oleh bangsa dan Negara Indonesia dianggap sebagai makar, maka bangsa dan Negara nasibnya bagaikan menunggu badai dan tsunami yang akan menenggelamkannya ke dalam dasar laut tanpa antisipasi dini,” kata Haris Rusly, dari Petisi 28melalui siaran persnya, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, bila Indonesia ingin menjadi negara besar, maka pemerintah harus terbuka unutk menerima saran dan kritik oleh masyarakat. “Sebuah negara yang kuat harus mempunyai early wraning system kuat dalam mengantisipasi dan mencegah datangnya ancaman bdai dan bencana yang membahayakan masa depan bangsa dan negara tersebut.”

Bagi Haris, masyarakat yang acapkali mengkritik pemerintah merupakan orang yang cinta terhadap negara. Mereka peduli terhadap maju atau mundurnya pemerintahan.

“Para aktivis yang dituduh makar, sesungguhnya mereka adalah ‘pahlawan peringatan dini untuk memperingatkan seuluruh komponen bangsa dan negara dalam menghadapi ancaman baddai dan bencana yang sedang mengepung bangsa dan negara kita.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Tuding Habib Rizieq Nistakan Agama, FMI Banten Kecam PMKRI
• Fatwa MUI Tidaklah Bertentangan dengan Pancasila atau Hukum Negara Lainnya
• Bila Negara Belum Bangun Kesadaran Hukum, maka Negara Harus Hormati Fatwa-fatwa Ulama
• Yusril: Hukum Islam Berpengaruh Mengalahkan Hukum Positif yang Diformalisasikan Negara
• Tenaga Kerja Cina Ilegal dapat Sebabkan Makar
• Presiden! Tenaga Cina yang Datang ke Indonesia Ganggu Kedaulatan
• Sebut Tak Ingin Campuri Urusan Agama Lain, Uskup Agung Jakarta: Negara Diatur Konstitusi Bukan Fatwa
• Sentimen Warga Indonesia atas Asing di antaranya: Pengibaran Bendera dan Akses ke PT Cina Dipersulit