Mantan Menkopolhukam: Hak Rakyat Melakukan Aksi, Presiden Tidak bisa Mengintervensi

JAKARTA (voa-islam.com)- Hak masyarakat Indonesia untuk melakukan aksi atau demonstrasi jika dirasa tidak sesuai dengan harapan yang datang dari pemerintah. Terlebih yang melakukan itu berjalan damai dan tertib seperti aksi Damai Damai Bela Islam.

“Kalaupun ada tuntutan, itu hak warga negara. Asal dilaksanakan dengan tertib dan damai. Tidak terprovokasi. Dan itu adalah hak mereka (rakyat),” kata mantan Menkopolhukam, Tedjo Edy Purdjiatno, beberapa waktu lalu, di Jakarta.

Menurutnya, aksi juga tidak diintervensi siapapun, termasuk Presiden sekalipun. Dan jika ingin mengetahui secara terang apa yang terjadi, Presiden harus menjelaskannya kepada masyarakat.

“Presiden tidak bisa melakukan intervensi. Itu hak mereka. Presiden seharusnya mampu menjelaskan apa yang terjadi,” tambahnya.

Ini menyangkut sensitifitas seorang Presiden jika da warganya yang melakukan aksi. Bukan justru menuduh hal-hal yang jauh dari tanggungjawab.

“Harus ada kepekaan dari Presiden soal situasi saat ini. Dan perlu diketahui, rakyat tidak sedang dalam posisi ingin menjatuhkan ataupun lainnya. Bahkan jika ini selesai, maka tuntutan itu pun akan selesai,” tutupnya. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Hanya Umat Islam yang Saat Dibantai dan Dibunuh Negara (Indonesia) Diam
• Gubernur Kaltim Sebut Warga yang Ikut Aksi 2 Desember di Jakarta adalah Calon Teroris
• Buni Yani jadi Tersangka, Mantan Menterii: Tanda-tanda Akhir Zaman
• Politisi: Tuduh Makar, Ucapan Kapolri Tito Mirip Preman!
• Penyelesaian Kasus Ahok Nistakan Islam Dinilai Tidak Adil & Dapat Ciptakan Hukum Rimba di Era Jokowi
• Survey: Tidak Turun ke Jalan Saat 411 tapi Responden 90 Persen Mendukung Aksi Bela Islam
• Umat Islam Turun ke Jalan karena Keyakinannya Terganggu, jadi Jangan Katakan Anti Kebhinekaan
• Kapolri Larang Aksi 2 Desember, LBH Jakarta Bereaksi