Pasal Makar yang Digunakan Polisi adalah Pasal Karet dan Untuk Bungkam Aktivis

JAKARTA (voa-islam.com)- Isu makar yang dilontarkan oleh Kapolri dan Wiranto dianggap Pasal yang digunakan adalah Pasal karet. Pasal yang digunakan pun biasnya hanya untuk membungkam para aktivis di era Orde Baru.

"Pasal ini merupakan pasal yang multi tafsir atau pasal karet dan sering digunakan untuk mengkriminalisasi aktivis diera orde baru," demikian siaran pers dari LBH yang didapat voa-islam.com, beberapa waktu lalu.

Menurut LBH, aksi atau demonstrasi adalah hal biasa di iklim demokrasi. Hal itu ditunjukkan karena, misalnya adanya ketidakpuasan apa yang dikerjakan pemerintah.

"Sebagaimana kita ketahui, dalam demonstrasi, merupakan hal yang lazim demonstran menyampaikan ketidakpuasannya terhadap pemerintah atau berteriak agar Presiden dan Wakil Presiden mengundurkan diri atau digulingkan."

Sehingga menurut LBH sangatlah berlebihan jika kepolisian menggunakan pasal tersebut (pasal karet). Padahal, era ini pun menikmati kebebasan ekspresi.

"Merupakan hal yang berlebihan jika kepolisian menerapkan pasal makar hanya karena ekspresi. Perlu diingat rezim yang berkuasa saat ini menikmati betul kebebasan berekspresi ini ketika melawan Orde Baru, menurunkan Gus Dur, ataupun mengkritisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono." (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Boni Hargens Mengaku Tak Sengaja Unggah Foto Pernikahan KH Ma'ruf Amin di Twitter
• Pelarangan Aksi di Era Jokowi Menandakan Kemunduran dan Ancaman bagi Demokrasi
• Kapolri Sebut Ada Potensi Makar, Fahira Idris Minta Tangkap Aktornya Sebelum 2 Desember
• Sebar Video Ahok Nistakan Al Maidah 51, Buni Yani Ditetapkan Tersangka
• Polri Sebarkan Maklumat Lewat Udara, MLH PW Muhammadiyah: Itu Cara Zaman Penjajah
• Takut Besar, Islam Acapkali Dijadikan Kambing Hitam oleh Negara
• Jokowi Tidak Ubahnya dengan Negara Lain yang Bungkam Soal Kebiadaban Myanmar
• PP Pemuda Muhammadiyah Sarankan Jokowi Usir Dubes Myanmar dari NKRI