Jika Tidak Bijak Respon Aksi Umat Islam Esok, Presiden Jokowi Tumbang?

JAKARTA (voa-islam.com)- Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengingatkan pemerintahan Jokowi untuk bersikap, khususnya soal penistaan kitab suci umat Islam. Sikap yang diambil pemerintah pun harus tepat. Jika tidak menurutnya akan menjadi liar kemana-mana.

"Situasi akhir-akhir ini kalau tidak dikelola dengan baik bisa mengarah kemana-mana dan tidak terkontrol. Demo yang lebih besar tanggal 4 November nanti terkait isu penodaan agama, jika tidak direspon dengan tepat ujungnya bisa bermuara ke Presiden. Pemerintah harus punya respon yang tepat atas isu sensitif ini," tulisnya pada fanpage Facebook-nya.
Bahkan jika tidak diambil tepat langkah yang diambil pemerintah, maka akan berakibat fatal.

Yusril mengaku mengeluarkan perhatian ini karena murni cinta terhadap bangsa dan negara. "Ini himbauan saya kepada Pemerintah dan siapa saja yang mencintai bangsa ini dan bertekad untuk menjaga serta mempertahankan keutuhannya."
Ketua Umum PBB ini tidak menampik bahwa isu penistaan agama ini tidak ringan. Bahkan sebaliknya, yakni sangat serius.

"Sebagai salah seorang yang berada di pusat pusaran krisis 1998, saya memahami situasi yang kita hadapi sekarang ini serius sehingga perlu ditangani dan disikapi dengan ekstra hati-hati namun tetap tenang dan kepala dingin." (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Temui Presiden, Ahok Dinilai Ingin Menakut-nakuti Bareskrim dan Ingin Menegaskan Ia Teman Presiden
• Ribuan Dokter Turun ke Jalan untuk Sadarkan Pemerintah Soal Pelayanan
• Soal Ahok, Jusuf Kalla: Kata 'Dibohongi' yang Membuat Umat Islam Marah
• Bareskrim: Ahok Kalau Hukum Agama Mungkin Kena, Hukum Positif Belum Tentu
• Pemuda Muhammadiyah: Fokus Kawal Kasus Penghinaan Al-Qur'an oleh Ahok, jangan Terprovokasi
• Elektabilitas Petahana Merosot: Antara Permainkan Agama dan Persoalkan Tikus
• Islam Dinistakan, Yusril: Membelanya adalah Bagian Pembelaan terhadap Bangsa
• Laskar Pemuda Batak: Pemanggilan Ahok Tidak Perlu Izin Presiden