PDIP Tidak Bisa Tidak Mendukung Ahok di Pilgub karena Faktor Jokowi?

JAKARTA (voa-islam.com)- Parpol PDIP yang menjelang masa pendaftaran tidak kunjung mengumumkan siapa yang akan dicalonkan atau diusung menurut pemerhati bisa saja karena terganjal nama Joko Widodo sebagai Presiden sekaligus kader. Namun demikian, Jokowi tetap dihimbau agar bisa berlaku independent layaknya  KPUD.

“Presiden itu harus independen seperti KPU. Dan PDIP tidak segera menentukan calon atau mengusung nampaknya ada faktor Jokowi,” Hanta Yudha dari lembaga survey Poltracking, Sabtu (17/09/2016), di Jakarta.

Sebagai contoh ia menyebutPDIP yang tidak mendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu merupakan persoalan serius yang mesti diyakinkan ke Presiden. “Misalnya saja PDIP tidak dukung Ahok, itu mungkin saja lebih berat karena harus meyakinkan Jokowi sebagai Presiden,” tambahnya.

Ia mengatakan hal demikian karena menurutnya analisa soal demografi politik itu masih relevan. Juga termasuk masih mendapat perhatian yang layak di masyarakat. Ahok sebagai petahana atau incumbent pun menurutnya yang acapkali digadang-gadangkan tidak terkalahkan, dalam konstelasi perpolitikan tidak akan demikian, mengingat waktu yang masih cukup panjang.

“Kultus terhadap Ahok tidak bisa dikalahkan bisa saja lenyap. Karena masih ada waktu 5 bulan lagi. Bisa saja berubah. Jadi, menurut saya perlu menjadi perhatian kepada semua kandidat,” tutupnya. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Dicurigai Dukung Ahok, Presiden dan KPU Diminta Netral di Pilgub Jakarta
• Soal Pilgub DKI, Mardani: Jangan Lihat Sayanya, tapi Lihatlah Partainya
• Jokowi Dihimbau Netral di Pilgub DKI jika Integritas dan Kursinya Tidak Ingin Jatuh
• Ahok Miliki Gaya Orba, dan Jika Didukung PDIP, Rizal Ramli: Saya Siap Melawan
• Jika Dukung Ahok, PDIP Bukan lagi Partai Wong Cilik
• Disebut Rasis oleh Ahok, Sandiaga Uno: Pak Gubernur Galau
• Dana Pajak Tak Cukup? Pemerintah Tergiur Dana Zakat Triliunan Rupiah untuk Atasi Kemiskinan
• Komnas HAM Minta Pemerintah Rebut 5 Juta Hektar Tanah Negara yang Dikuasai Pengusaha Tionghoa