Reklamasi Teluk Jakarta Dilanjutkan, Pemuda Muhammadiyah: Pemerintah Berwatak Rente

JAKARTA (voa-islam.com)—Keputusan pemerintah pusat melalui Menko Maritim Luhut Pandjaitan melanjutkan reklamasi Pulau G yang terletak di teluk Jakarta mendapat penolakan dari banyak kalangan. Salah satunya dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dahnil menilai, keputusan pemerintah untuk melanjutkan pembangunan reklamasi Pulau G yang dilakukan oleh PT Muara Wisesa Samudera anak usaha Agung Podomoro Land menunjukkan watak kekuasaan bernalar rente.

"Pembangunan ekonomi sekedar dimaknai tentang memperoleh uang dan melindungi investor besar, mencampakkan rakyat yang miskin dan tidak berdaya," kata Dahnil dalam pernyataan tertulis di media sosial, Rabu (14/9/2016).

Menurut Dahnil, keputusan melanjutkan reklamasi ini telah mengabaikan keputusan PTUN yang memerintahkan untuk menghentikan reklamasi tersebut. Padahal, sebelumnya juga, kata Dahnil, reklamasi tersebut telah dibatalkan oleh mantan Menko Maritim, Rizal Ramli.

Pemerintah, lanjut Dahnil, telah melawan keputusan hukum menyangkut persoalan reklamasi yang ada di Teluk Jakarta itu.

"Bagaimana mungkin rakyat bisa berharap dengan Pemerintah yang dengan terang benderang melawan hukum demi kepentingan pemilik modal," jelasnya.

"Presiden Joko Widodo harus menghentikan watak rente seperti ini, yang mengabaikan kemanusian, keadaban dan hukum. Bila tidak, rakyat pasti akan sangat marah," kata Dahnil.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Dua Tokoh Betawi Dinilai Berpotensi Usir Ahok dari DKI
• Belum Ada Lanjutan dari Menteri Susi dan Siti Soal Reklamasi, Wewenang Luhut Dianggap Luar Biasa
• Mahasiswa dan Masyarakat Nelayan Menentang Luhut yang Ingin Lanjutkan Reklamasi
• Yang Mempersoalkan Masjid Himbau jangan Pilih Ahok adalah Orang Jadul
• Tidak Syar'i dan Zholim, Dua Sapi Ahok Ditolak Warga DKI
• Lanjutkan Reklamasi, Luhut Dinilai Mengedepankan Kekuasaan & Melanggar UU
• Teroris Indonesia Dibiayai Asing, DPP IMM: Pemerintah Harus Tegas!
• Sikap dan Tindak-tanduknya Lebih Biadab dari Firaun, Pemuda Jalanan Minta PDI-P Tidak Usung Ahok