Ekonom: Ahok Melakukan Pemiskinan Struktural kepada Warga DKI

JAKARTA (voa-islam.com)- Apa yang pernah Gubernur, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok katakan bahwa warga Betawi sudah tidak ada di DKI menurut Rizal Ramli menandakan keangkuhan. Daan Rizal menyatakan apa yang diucapkan Ahok itu tidaklah benar.

"Saking congkaknya, Ahok pernah nyatakan bahwa rakyat Betawi sudah tidak ada. Termasuk yang katanya nelayan sudah tidak ada di sekitar reklamasi. Padahal tidak demikian. Di tempat masih ada. Nelayan pun faktanya masih ada 35 ribu," katanya, Kamis. (15/09/2016), di Gedung Juang, Cikini, Jakarta.

Apa yang diucapkan Ahok itu, seharusnya warga Betawi menggugatnya. "Seolah-olah warga Betawi warga kelas dua. Seperti pendatang," sambungnya. Namun demikian menurutnya tentu ada beberapa faktor mengapa hal tersebut nampak terjadi.

Pemerintah Pusat juga dinilai tidak bersikap kepada Ahok saat ia "gemar" menggusur pemukiman-pemukiman warga. "Misalkan kampung Akuarium yang saya kunjungi. Mereka digusur lalu dipindahkan ke Rusun. Tapi rusun itu dalam masa 3 bulan dikenai biaya. Harus bayar," tambahnya.

Pakar ekonom ini melihat, apa yang terjadi itu sebetulnya pemiskinan secara struktural. Buktinya mereka lebih susah daripada sebelum digusur.

"Ini adalah pemiskinan secara struktural di dalam kebijakan. Nyatanya mereka lebih susah paska digusur," tutupnya. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Reklamasi Teluk Jakarta Dilanjutkan, Pemuda Muhammadiyah: Pemerintah Berwatak Rente
• Dua Tokoh Betawi Dinilai Berpotensi Usir Ahok dari DKI
• Belum Ada Lanjutan dari Menteri Susi dan Siti Soal Reklamasi, Wewenang Luhut Dianggap Luar Biasa
• Mahasiswa dan Masyarakat Nelayan Menentang Luhut yang Ingin Lanjutkan Reklamasi
• Yang Mempersoalkan Masjid Himbau jangan Pilih Ahok adalah Orang Jadul
• Tidak Syar'i dan Zholim, Dua Sapi Ahok Ditolak Warga DKI
• Lanjutkan Reklamasi, Luhut Dinilai Mengedepankan Kekuasaan & Melanggar UU
• Teroris Indonesia Dibiayai Asing, DPP IMM: Pemerintah Harus Tegas!