Ajukan Uji Materi ke MK Atas Nama Pribadi, Ahok Dikecam Datang Sidang Gunakan Fasilitas Negara

JAKARTA (voa-islam.com)—Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hadir dalam sidang perdana permohonan judicial review soal pasal kewajiban cuti dalam Pilkada bagi calon petahana di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/8/2016) lalu.

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menilai Ahok telah menggunakan fasilitas negara saat mengikuti sidang perdana di MK. Padahal Ahok mengajukan judical review atas nama pribadi.

Fasilitas yang dimaksud berupa pengawalan khusus dari Biro Humas, Biro Protokoler, PNS Pemprov DKI, petugas Dishub dan Kesbangpol bahkan dari aparat kepolisian.

Sekjen ACTA Jamaal Yamani menjelaskan, karena status Ahok sebagai pemohon secara pribadi bukan sebagai Gubernur DKI, maka selayaknya fasilitas negara yang dipakai tidaklah pantas.

"Maka kehadiran PNS  dimaksud telah melanggar disiplin kerja sebagai seorang pejabat publik sebagaimana diatur dalam UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang salah satu pasalnya yang mengatur tentang disiplin kerja dan sanksi pelanggarannya," tegas Jamaal seperti dikutip dari Sindonews.

Menurut Jamaal, para PNS tersebut telah meninggalkan kewajibannya dengan menggunakan jam kerja seharusnya datang tanpa menggunakan fasilitas negara dan pengawalan khusus ke Mahkamah Konstitusi karena permohonannya atas nama pribadi tanpa didampingi pengacara..

Atas kejadian tersebut, ACTA langsung mengirimkan surat kepada lembaga terkait untul bisa memberikan sanksi tegas terhadap para PNS yang turut serta mengawal Ahok ketika hadir sidang perdana di MK.

"Kami menyurati  Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Aparatur Negara, Polda Metro Jaya dan Gubernur DKI agar memberikan teguran dan sanksi kepada aparatur sipil negara yang menggunakan jam kerjanya untuk kepentingan pribadi Ahok yaitu melakukan pengawalan sidang perdana di Mahkamah Konstitusi," tutupnya.* [Sindonews/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Diduga Terima Suap dari Bos Lippo Group, KPK Periksa Nusron Wahid?
• Suka atau Tidak, Kita Salah Memilih Pemimpin DKI, Mantan Wagub: Mari Bung Rebut Kembali
• Rumah Amanah Rakyat: Kembalikan UUD 45 Asli dan Bentuk Perlawanan terhadap Balaikota (Ahok)
• Haji Lulung: Ahok Itu Psikopat dan Tukang Bohong, Kita Harus Ganti Gubernur!
• DPRD Ajak Wakil Rakyat Lainnya Kembali ke UUD 45 Asli untuk Martabat dan Kedaulatan RI
• Cina Kelilingi dan Patroli, Mantan Pimpinan KPK: Indonesia Sudah Tidak Ada Harga Diri dan Martabat
• KPAI Anggap Pasal Perzinahan Renggut Hak Anak
• Rizal Ramli: Taipan dan Pengembang di DKI Gusur Warga Kecil lalu Ditempatkan di Rusunawa