Di Bawah Kepemimpinan Ahok, Pemda DKI Amburadul

JAKARTA (voa-islam.com)- Di bawah Gubernur Ahok, pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana fisik) DKI Jakarta terhenti. Kondisi infrastruktur masih berantakan. Hampir semua pembangunan infrastruktur strategis di DKI seperti MRT dan pengendalian banjir  hasil  kerjaan Pemerintah Pusat, bukan Pemprov DKI.

"Hal ini sebagai konsekuensi rendahnya penyerapan anggaran belanja. Kalaupun terdapat kemajuan, hanya berkisar 'taman terbuka', sebagian besar dibiayai korporasi/swasta atas nama CSR (Coorporate Social Responsibility)," demikian kata Muchtar Effendi Harahap, melalui siaran persnya yang didapat voa-islam.com.

Selama kepemimpinan Ahok, belum ada pembangunan infrastruktur strategis benar-benar terealisir, kecuali sekedar program di atas kertas.

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

"Keberadaan infrastruktur merupakan bagian sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan."

Mulai dari perumahan dan permukiman,  sistem energi, transportasi jalan raya, irigasi, pelabuhan udara dan laut, bangunan perkantoran, sekolah,   rumah peribadatan, jaringan layanan air bersih hingga telekomunikasi,  kesemua  itu memerlukan dukungan infrastruktur handal." (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Himbauan Yusril untuk Masyarakat Islam dan Perlu Diketahui bagi Calon Gubernur Muslim (2-habis)
• Himbauan Yusril untuk Masyarakat Islam dan Perlu Diketahui bagi Calon Gubernur Muslim (1)
• Inilah Enam Proses Genggaman Cina yang Perlu Diketahui Masyarakat Indonesia
• Ini Sejarah Pengaruh Cina di Indonesia, dari Kelas Teri hingga Kelas Kakap
• Tax Amnesty adalah Korban Hasil dari Partai-partai yang Gabung Pemerintah
• BUMN Itu Bangun Infrastruktur, Bukan justru Bangun Hotel
• Di Amerika Latin Kartel di Luar Pemerintah, di Indonesia Kartel di Dalam Pemerintah
• Soal Informasi Aliran Dana Freddy Budiman, PAHAM: PPATK Bisa Melakukan Tracking