Persepsi Dinilai Memuaskan Publik, Jokowi Tidak Layak Dikudeta

JAKARTA (voa-islam.com)- Salah satu pengamat di negeri ini mengatakan bahwa apa yang dikeluarkan oleh lembaga survey, dengan menyatakan bahwa hampir rata-rata Presiden Jokowi meraih kepuasan karena didukung masyarakat hanyalah sebuah pandang dari publik. Jika ingin mengetahui asli dari kinerja pemerintahan ini, publik dapat mengamatinya melalui lembaga-lembaga negara yang independen.

"Apa yang dihasilkan oleh survey Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) itu adalah hasil dari persepsi dari mayarakat. Untuk kenyataannya, kita dapat melihat hal itu dari lembaga negara, seperti BPS," ucap Burhanudin Muhtadi, Minggu (24/07/2016), di Menteng, Jakarta. Dan jika melihat setiap persen dukungan yang didapatkan oleh Jokowi, ia mengatakan mustahil mantan Walikota yang tidak selesai tersebut dikudeta.

"Dalam persenan yang didapat oleh SMRC, rasanya sulit Jokowi untuk dikudeta," sambungnya.

Akan tetapi, ia menyampaikan bahwa angka yang didapat saat ini oleh Jokowi ini bukan berarti tidak pernah lemah. Pernah, lanjutnya, saat awal-awal Jokowi menjadi Presiden ia hanya mendapatkan dukungan publik yang sangat minim.

"Dan itu terendah dalam sejarah kepresidenan di RI.  Saat itu bulan Juni tahun 2015, Jokowi hanya dapat dukungan publik sekitar 41 persenan.  Saat itulah yang mendapat keuntungan partai Gerindra," katanya.

Tetapi pada akhirnya, tepatnya bulan Februari tahun ini Jokowi kembali dinilai olehnya mendapatkan dukungan publik yang cukup signifikan. "Pada tingkat massa saat itu mendapatkan 60 persen dukungan publik," tutupnya.

Ia hadir dalam acara rilis survey SMRC. Rilis ini dibahas dengan beberapa narasumber. Dengan informasi yang diterima empat orang pembicara. Akan tetapi yang tiba hanya tiga orang. Termasuk Fadli Zon yang diinformasikan datang tetapi kenyataannya tidak terlihat. Yang datang hanya dari seorang pengamat, perwakilan

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Kekecewaan Pimpinan Pemuda Muhammadiyah dengan Peradaban Islam Saat Ini Menyayat Hati
• Dana dari Tax Amnesty Dinilai Ilegal dan Haram
• Maling Diampuni Lewat Tax Amnesty, Buruh Gugat ke MK
• Karena Doktrin Kill or to be Killed, Kapolri Tolak TNI Dilibatkan Penuh dalam Penanganan Terorisme
• Pengadilan Belanda Minta RI Minta Maaf ke PKI, PBB: PKI dan Pendukungnya Menyesatkan
• Pertumbuhan Ekonomi yang Dijalankan Pemerintah hanya Membantu Konglomerat
• Ada Dugaan Intervensi dalam Pengesahan PP No. 78 Terkait Pengupahan
• Ada Dugaan Pengesahan UU Tax Amnesti Berselubung Suap, KPK Diminta Mengusutnya