Maling Diampuni Lewat Tax Amnesty, Buruh Gugat ke MK

JAKARTA (voa-islam.com)- Serikat buruh resmi ajukan gugatan materi terhadap UU Tax Amnesty yang terkesan buru-buru. Sebelumnya, diberitakan pula para buruh telah melakukan penolakkan ini dengan cara turun ke jalan.

"Buruh akan mendaftarkan uji materi UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi besok, hari Jumat tanggal 22 Juli 2016. Bersamaan dengan didaftarkannya uji materi, ratusan buruh juga akan melakukan aksi menolak Tax Amnesty di depan Mahkamah Konstitusi. Demikian disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, beberapa waktu lalu melalui rilis yang tersebar.

Menurut Iqbal, ada beberapa alasan mengapa buruh ikut mengajukan uji materi terkait Tax Amnesty.

"Pertama, Tax Amnesty mencederai rasa keadilan buruh sebagai pembayar pajak. Karena dengan diterbitkannya PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan telah mengembalikan upah buruh pada rezim upah murah dan hilangnya hak berunding serikat buruh. Padahal, dari data ILO, upah rata-rata buruh Indonesia hanya $174/bulan. Ini lebih rendah dibanding vietnam $181, Thailand $357, Philipina $206, dan Malaysia $506."

Di sisi lain, buruh taat membayar pajak berupa Pph 21 dan kalau terlambat dikenakan denda. Tetapi giliran para pengusaha yang "maling" pajak justru diampuni.

" Dengan demikian, jelas Undang-undang Pengampunan Pajak bertentangan dengan UUD 1945."

Kedua, menurutnya hukum Indonesia telah digadai/dibarter dengan uang demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang dilakukan melalui pengampunan para "maling" pajak. Padahal, UUD 1945 menyatakan setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.

"Dengan demikian, adanya tax amnesty berarti antara buruh dan pengusaha tidak sama kedudukannya dalam hukum." (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Karena Doktrin Kill or to be Killed, Kapolri Tolak TNI Dilibatkan Penuh dalam Penanganan Terorisme
• Pengadilan Belanda Minta RI Minta Maaf ke PKI, PBB: PKI dan Pendukungnya Menyesatkan
• Pertumbuhan Ekonomi yang Dijalankan Pemerintah hanya Membantu Konglomerat
• Ada Dugaan Intervensi dalam Pengesahan PP No. 78 Terkait Pengupahan
• Ada Dugaan Pengesahan UU Tax Amnesti Berselubung Suap, KPK Diminta Mengusutnya
• Loyo Tangani Kasus Korupsi Ahok, Marzuki Alie Ingatkan Ancaman Neraka kepada Penegak Hukum
• Diduga Kuat Pembangunan Era Ini Korbankan Ideologi Bangsa dan Negara
• Mantan Ketua DPR RI: Muslim Menolak Ahok adalah Tuntutan Kitab Suci