Survey SMRC hanya Kehendak Media dan Kelas Menengah yang Manja? Ini Kata PDIP

JAKARTA (voa-islam.com)- Suvey yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dikritisi oleh PDIP. Melalui Ahmad Basarah, survey ini dikatakan sebab dari pemanjaan orang-orang kelas menengah.

Bukan hanya itu, ia juga menyebut bahwa survey yang hampir dalam rilisnya "mendukung" Ahok ini disebut hanya sebagai penyenang media-media mainstream. "Survey ini dilakukan karena pemanjaan kelas-kelas menengan yang ada. Termasuk juga untuk media darling. Tapi, inilah 'mashab' untuk rating kita. Bahkan hampir setiap hari Ahok itu ada di media (TV dan lainnya). Ini jelas dipaksakan seolah-olah orang Indonesia 'ikut' pilih ahok," sampainya, Kamis (21/07/2016), di Jakarta.

Survey tersebut boleh saja dan sah-sah saja di dalam menemukan penemuan untuk seorang manapun. Akan tetapi, survey tersebut dirasa tidak pas karena saat ini para penantang Ahok belum fiks ada. Yang ada hanya beberapa bakal. Itupun secara resmi belum ditentukan.

"Malah Ahok yang justru start lebih awal daripada calon-calon lain. Lihat saja, calon lain belum ada yang men-diclear bahwa mereka ada calon," ujarnya.

Karena itu, ia menyampaikan atas nama partai bahwa PDIP belum menentukan sikap. PDIP juga dikatakan olehnya tidak akan tergiur oleh hasil survey tersebut. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• PDIP: Ahok Itu Memang Orang yang Konsisten untuk Tidak Konsisten
• AILA Gugat ke MK KUHP Pasal Kumpul Kebo, Perkosaan, dan Cabul Sesama Jenis
• Warga DKI Digusur, Pengusaha Diundang Duduk Bersama, DPR: Awas! DKI Bisa Jatuh ke Pemilik Modal
• DPR Himbau agar Rakyat Jangan Mau Dibodohi oleh Pemprov DKI Soal Reklamasi
• Soal Reklamasi dan Indikasi Korupsi Ahok, DPR: Penegak Hukum Mandul
• PDIP: Tidak Ada Urusannya Jegal Menjegal, Ahok Tersangka/Tidak, Itu Wewenang KPK
• Soal Reklamasi Ada yang Bermain, DPR: Jangan-jangan Ini Para Taipan, Penguasa dan Pengusaha
• Benarkah Ahok Terindikasi Korupsi Reklamasi DKI? Ini Jawaban LBH