UU Tax Amnesty untuk Tingkatkan Ekonomi Nasional, Pemerintah Dinilai sedang Akali Rakyatnya

JAKARTA (voa-islam.com)- Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak nampak tidak sepakat dengan adanya UU Tax Amnesty (TA) yang tengah gencar diperbincangkan. Menurutnya salah satunya ialah dengan hadirnya TA ekonomi serasa bias dan pincang. Maka dari itu, ia pun menyikapinya dengan cara akan mengajukan permohonan keberatan.

"Yudisial Review terhadap UU Tax Amnesty segera kita persiapkan. Lawan ketidakadilan. Lawan supremasi bandit pengemplang Pajak. Di negeriku keadilan tidak penting, mudah dicampakkan, atas nama kepentingan ekonomi yang sejatinya pun absurd dan timpang," katanya, melalui akun Twitter pribadi miliknya, beberapa waktu lalu.

Baginya, elakkan yang diterima dari para pendukung TA tersebut tidak lebih sebagai argumen yang sejatinya membuang rasa keadilan di dalam jati diri manusia.

"Sebagian dari kita menikmati argumentasi teknorasi yang disebut sebagai argumentasi cerdas, dan mencampakkan nalar keadilan Tax Amnesty."

Padahal, TA dinilai jelas olehnya akan merampas hak-hak itu. Atas dalih apapun, pria berkacamata ini tidak percaya bahwa TA, salah satunya akan membawa pertumbuhan ekonomi yang cukup siginifikan.

"Dengan dalih teknorasi menambah Pendapat negara dan mendorong Akselerasi Ekonomi nasional. UU Tax Amnesty merampas rasa keadilan kita." (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Pembohong Besar jika Beli Tanah tapi Gubernur Tidak Tahu, Ahok?
• Tidak Hanya RSSW, Diduga Terlibat Kasus di Cengkareng: Harusnya Masyarakat Mulai Tahu Siapa Ahok
• Geprindo: Ahok Korupsi (lagi)? Ini Lahannya
• Tax Amnesty, Aturan Konyol dan Bentuk Pemerintah Cinta kepada Penjahat
• Soal Brexit: Indonesia Diseru Ikuti Langkah Inggris
• Anggota DPR Larang Zakat Diberikan kepada Keluarga Teroris, Ini Tanggapan Komnas HAM
• Brexit, adalah Bentuk Nasioanalisme Inggris Sesungguhnya
• Inggris Pilih Tidak Mati Konyol, maka Keluar dari UE (Brexit)