Mendagri Harus Sukarela Publikasikan Ribuan Perda yang Dibatalkan

JAKARTA (voa-islam.com)- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah memublikasikan ribuan Perda yang akan dibatalkan. Atas alasan, salah satunya berbau intoleran, karena itu pemerintah harus bijak agar tidak menjadi isu liar.

Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris mengungkapkan, saat ini di masyarakat, isu soal pembatalan Perda sedang hangat dibicarakan terutama pembatalan Perda yang dianggap intoleran oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, Fahira mengatakan, dirinya dibanjiri pertanyaan masyarakat, apakah Perda yang melarang total miras seperti yang ada di Cirebon dan Papua juga dibatalkan. Untuk itu dirinya meminta Kemendagri mempublikasian Perda-Perda yang dibatalkan. Demikian siaran pers yang didapat voa-islam.com.

“Jujur, saya tidak bisa menjawab (apakah perda pelarangan total miras dibatalkan) karena hingga hari ini saya kesulitan mendapatkan nama-nama Perda yang dibatalkan. Harusnya, tak lama setelah diumumkan Presiden, Kemendagri lewat websitenya mempublikasikan daftar Perda yang dibatalkan beserta penjelasan kenapa dibatalkan, peraturan lebih tinggi yang mana yang dilanggar perda tersebut, sehingga jelas. Inikan (daftar perda yang dibatalkan) sudah jadi informasi publik, dan sesuai UU KIP harus diumumkan. Kita minta Kemendagri jalan perintah UU KIP.”

Menurut Fahira, dirinya mendukung kebijakan Pemerintah mengevaluasi dan membatalkan Perda-Perda bermasalah karena menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi serta menghambat proses perizinan dan investasi, kemudahan berusaha, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Pemerintah Diminta Publikasikan Rincian 3143 Perda yang Dibatalkan
• Ekspor dan Impor Jungkir Balik, Apa Perlu Rezim Jokowi Perlu Dijungkirbalikkan?
• Pemuda Muhammadiyah: Pedagang Diatur Bukanya Saat Ramadhan adalah Bentuk Toleransi
• Modus Ahok Cari Suara di Masjid Ditolak Warga di Daerah Ini?
• Kalangan Nasionalis Ciptakan Perda, Kenapa Agama Islam yang Disalahkan?
• Jika KPK Salah Lihat Dugaan Korupsi Ahok, Maka Pimpinannya Harus Mundur
• Ada Orang Khsusus Amankan Dugaan Korupsi Ahok di KPK? Pengamat: Terima Kasih Presiden
• Sebut Tidak Ada Pelanggaran Hukum di Sumber Waras, Netizen: KPK Pelindung Koruptor