Lain Kali, Bicara Jungkir Balik Harus Dibarengi dengan Buktinya, Pak Presiden

JAKARTA (voa-islam.com)- Ucapan pemerintah yang menyatakan ingin menjungkir-balikan harga beberapa waktu lalu, sebelum Ramadahn tiba kemungkinan mencoreng wajah atau wibawa pemerintahan Joko Widodo sendiri, terlebih soaal harga daging yang diinginkan hanya Rp. 80 ribu/kilo saja.

Menurut pengamat politik, seharusnya bila di dalam mengucapkan sesuatu harus ada beberapa contoh yang ditampilkan. “Di mana tempat beli daging Rp. 80ribu/kilo? Bila pejabat mengumumkan harga bahan pokok termasuk harga daging sebaiknya disertai dengan nama/lokasi toko/warung yang menjualnya,” kata Hendri Satrio, di dalam aku Twitter pribadi miliknya.

Adanya Kementerian yang ada pun nampaknya tidak banyak membantu persoalan tersebut. Bahkan, dosen Paramadina ini menduga ada yang tidak mengerti seperti, apa prinsip-prinsip koperasi.

“Katanya ada menteri koperasi-UKM, tapi kok koperasi-UKM kita jalan di tempat? Jangan-jangan salah ngerti prinsip koperasi, nih.”

Diketahui bahwa di bulan puasa ini harga sembilan bahan pokok (sembako) mengalami kenaikkan. Untuk indikasinya sendiri di antaranya tidak ketatnya pemerintah memantau hargaa-harga menjelang Ramadhan tiba. Selain itu, pemerintah dinilai lambat mengatasi kenaikkan yang sebelumnya menunjukkan tanda-tandanya. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Pintu Masuk Asing Kuasai Penuh Indonesia Disebabkan oleh Utang Pemerintah
• Pemerintah Diingatkan untuk Tidak Jadikan Utang sebagai Solusi Membangun Indonesia
• Cadangan Devisa Diambang Kehancuran, Utang Indonesia pun Semakin Membengkak
• Pemimpin Maksiat: Larang Jilbab & Halalkan Miras, Muslim Haram Taat Padanya!
• Pemimpin Hancurkan Negeri: Dipuji Berlebihan, Tidak Akui Salah, & Pembohong
• Mafia Terlibat dalam Menentukan Harga BBM di Indonesia
• Ternyata Rakyat Tidak Dapat Subsidi BBM Selama Jokowi Memimpin, Ini Penjelasannya
• Selain Minta TNI Dukung Anti PKI, TNI juga Diminta Lindungi Rakyat dengan Tidak Dukung Penggusuran