Dinilai Tidak Adil, Yusril: Angkutan Umum Konvensional Bayar Pajak dan Pungutan

JAKARTA (voa-islam.com)- Bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Prof. Yusril Ihza Mahendra mengamati kisruhyang terjadi antara angkutan umum konvensional dengan online. Melihat tersebut Yusril mengatakan pemerintah mesti mengambil sikap dengan segera agar kenyamanan dan keamanan antar masyarakat dalam mencari rezeki tidak terganggu.

"Pemerintah wajib menjaga stabilitas sosial dan menjaga keamanan rakyat. Jangan biarkan rakyat bentrok antar sesama karena memperebutkan lahan untuk mencari nafkah," katanya, melalui akun Twitter pribadi miliknya.

Namun demikian, ia menyarankan pemerintah harus jeli melihat fenomena yang terjadi.

"Pemerintah Daerah jangan cepat-cepat memberikan izin beroperasinya transportasi umum walau ongkosnya lebih murah. Antara angkutan umum konvensional dengan angkutan umum sistem baru harus diharmonisasikan lebih dulu agar yang satu tidak rugikan yang lain."

Yusril mengamati, terjadinya kisruh antara angkutan umum konvensional dengan online terjadi juga karena, misalnya saja terkait dengan pengeluaran atau prosedur yang ada di antara angkutan umum.

"Ongkos transportasi umum yang baru memang lebih murah karena disubsidi oleh provider telepon selular dan penjual mobil dan motor. Sementara pengendara ojek konvensional dan supir angkutan umum konvensional menjadi tidak mampu bersaing menurunkan ongkos angkutan.

Pengendara ojek dan angkutan konvensional tidak disubsidi siapapun. Mereka bahkan harus bayar berbagai pajak dan pungutan." (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Polemik Transportasi Daring, Pemerintah Diminta Buat Keputusan Jangan Utamakan Pengusaha
• Benarkah Ada yang Disembunyikan Kemonkominfo Soal Angkutan Umum Online?
• Angkutan Umum Ilegal Didukung, PPAD: Pemimpin dan Negara Aneh!
• Lahan Sumber Waras, Pengamat: Seolah Didholimi, Nyatanya Warga DKI yang Dibohongi Ahok
• Rezim Terburuk di Era Reformasi: Aktivis dan Pengacara Dikriminalisasi
• Pak Jokowi! Dana Desa Menguap Kemana?
• Siap Menangkan Ahok, Ratusan Akun Media Sosial Dikerahkan untuk Pengaruhi Masyarakat?
• Ucapan Kasar tapi Tidak Korupsi, Pengamat: Masyarakat Telah Disesatkan Pemimpin