Jokowi Dituntut Bubarkan Polri jika Tidak Bisa Mencabut Deponering BW dan AS

JAKARTA (voa-islam.com)- Aksi gabungan yang terdiri dari pemuda dan warga sipil di depan Istana meminta  Presiden Joko Widodo untuk mendesak Jaksa Agung mencabut deponering yang diberikan oleh Bambang Wijayanto (BW) dan Abraham Samad (AS). Selain dinilai mencederai aparat kepolisian sebagai penegak hukum, mereka beralasan hak demikian untuk tetap menjaga kepastian hukum.

Jokowi juga diminta mulai memperhatikan secara jelas jika melihat ini adalah kasus huku, bukan karena memperhatikan hanya sebatas opini yang beredar. “Presiden Jokowi wajib meminta Jaksa Agung, HM Prasetyo mencabut deponering yang telah dikeluarkan. Ini demi menjaga supremasi hukum yang ada di Indonesia. Dan jika tidak bisa melakukan demikian, maka Jokowi lebih baik mencopot Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Presiden Jokowi juga harus mampu menghadirkan kepastian hukum yang berdasarkan pada azas pembuktian, bukan justru mengambil nilai dari opini public yang beredar di kalangan masyarakat,” demikian yang tertulis dalam undangan, beberapa waktu lalu.

Aksi yang tidak hanya dilaksanakan di depan Istana ini, juga di Kejaksaan Agung, meminta pula Jaksa Agung membantalkan atau mencabut deponering yang telah dikeluarkan untuk semua personil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk Novel Baswedan.

“Meminta Jaksa Agung membatalkan deponering yang telah dikeluarkan untuk BW, AS, dan NB. Karena kami berpikir hal demikian dikeluarkan tidak dalam keadaan darurat.”

Bila Jokowi tidak mampu membatalkan deponering yang telah dikeluarkan olehnya, maka mereka meminta dan menuntur ada baiknya mantan Walikota Solo tersebut membubarkan institusi Polri. “Jika deponering tidak dicabut, lebih baik Jokowi bubarkan saja institusi penegak hukum Polri.” Karena menurut mereka, apapun persoalan hukum haruslah diputuskan dalam ranah pengadilan.

Aksi ini diikutii beberapa aliansi atau kelompok pergerakan. Ada KAMErad, Indonesia Menggugat, Himpuna Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Raya dan Barat, Suara Jakarta, Stigma, dan lainnya. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Institusi Polri Tidak Lagi Dihargai di Mata Pemerintah & Masyarakat karena Kasus BW dan AS
• Ahok Dinilai Telah Melakukan Grand Corruption
• Advokat: Sudah Ratusan Kepala Daerah Diperiksa KPK dengan Modal Audit BPK, Kenapa Ahok Tidak?
• GMJ: Biasanya Audit BPK Jadi Pertimbangan KPK Periksa Seseorang, Kenapa Tidak Berlaku untuk Ahok?
• Konvensi Gubernur Muslim Jakarta untuk "Head to Head" dengan Ahok
• Suara Ratusan Ribu yang Diklaim Relawan Ahok Gugur Semua di Mata Hukum
• Tidak Paham Aturan, Suara dari Pengumpulan KTP untuk Ahok pun Diduga Hasil Manipulasi
• Inilah yang Akan Terjadi Setelah Bandara Halim Perdanakusuma Dicomot Asing