DPR RI: Usir Pelacur dan Bersihkan Selokan Itu Bukan Tugas TNI!

JAKARTA (voa-islam.com)- Pengusiran Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kalijodo atau masuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke gorong-gorong atau selokan di Jakarta membuat Anggota DPR RI, TB Hasanuddin merasa terengah. Bagaimana tidak, tugas TNI yang jelas-jelas bukam demikian justru kini penjaga Negara tersebut melakukan hal tersebut.

“Tugas TNI yang usir lonte itu tidak ada dalam UU! Pun termasuk TNI yang masuk gorong-gorong. Jadi jangan diputarbalikan. Kecuali telah jelas ada UU yang mengubahnya,” tegasnya, Jum’at (4/03/2016), di Tebet, Jakarta Selatan.

TNI sebagai benteng Negara saat ini pun seperti kehilangan arah. Selain itu, TNI juga dirasa olehnya kembali dilibatkan ke dalam ranah politik kembali.

“Tolong jangan bawa-bawa TNI ke dalam politik. Sejahterakan saja kehidupan TNI di Indonesia. atau juga jangan rebut-ribut hanya soal rumah dinas dan pengusirannya. Jangan lagi terjadi,” sarannya.

Baginya, melihat TNI yang saat ini seperti kelas “ bawah”, usir PSK, masuk gorong-gorong, dan “dimanfaatkan” pejabat tinggi merupakan salah Presiden. Karena ia melihat, selain jelas tugas TNI, tetapi dengan adanya keterlibatan mengurusi hal demikian tentunya wajah TNI akan tercoreng. Pun termasuk dengan keterlibatannya tersebut, dasar hukumnya pun tidak ada.

“Ini salah Presiden semuanya. Hal demikian tidak ada penunjangnya. Juga tidak aturan, misal berupa Perpres dan Kepres. Maka ketika polisi sedikit maju dengan TNI, muncullah bentrok,” tutupnya. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Patut Didukung! Pemerintah Targetkan Tahun 2019 Indonesia Bebas Prostitusi
• Pakar: Pemerintah Harus Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Gempa 24 Jam
• Kolom Agama Dihapus untuk Menjaring Ateis & Keyakinan Lain di Indonesia
• Ahok Semakin Grogi, Ridwan Kamil Disingkirkan
• Ridwan Kamil Jangan Menyerah Untuk Mewujudkan Harapan Umat Islam di Jakarta
• Untuk Pelaku Homo dan Lesbi, Mohon Baca Aturan yang Ada di Indonesia
• Sumber Waras Tidak Masuk APBD Tahun 2014, Aktivis Sebut Itu Perampokan
• KPK Tolak Audit Forensik untuk Sumber Waras, Ini Kata Pengamat