Kelompok LGBT Berkembang karena Mendapat Kucuran Dana PBB

JAKARTA (voa-islam.com)- Yusron Ihza Mahendra menyatakan bahwa bahaya lesbi, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) jangan dianggap sebagai hal sepele. Pasalnya, isu LGBT ini telah didukung oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)/UNDP.

"Jika anda kiran LGBT ecek-ecek, mohon waspada. Sebab, LGBT adalah gerakan yang didukung PBB/UNDP dan mungkin juga konspirator-konspirator," tulisnya pada akun Twitter pribadi miliknya.

Yusron, yang sangat fasih berbahasa Jepang ini mengungkapkan bahwa ada dana dari PBB/UNDP tersebut sebesar Rp. 108 milyar. Dengan besarnya dana tersebut, ia menduga digunakan untuk terus mempropagandakan LGBT di saentero Indonesia.

"Jika dana Rp. 108 milyar di atas masuk via LSM dan pemerintah tahu, ini namaknya kebobolan. Lalu, jika dana itu dipakai untuk propaganda memasyarakatkan homo/lesbi di RI toh juga tidak ada yang kontrol. Nah, yang saya katakan itu menular bukan gara-gara makan malam dengan orang homo lalu ketularan homo, melainkan via gerakan/propaganda seperti ini."

Di antaranya yakni melalui kebiasaan-kebiasaan bahwa LGBT itu adalah sifat umum manusia. Dan incaran konspirasi ini menurutnya ialah anak-anak muda Indonesia.

"Nah,  siapa otak gerakan ini? Ini tugas kita untuk cari tahu.

LGBT hari-hari ini menjadi perhatian masyarakat luas karena aktivitasnnya yang sebagian kalangan waras mempersoalkan bahwa golongan ini memusnahkan perkembanganbiakan manusia di dunia. Selain itu, Indonesia sebagai Negara yang berpegang pada Pancasila, dan sesuai dengan Sila Pertama dihimbau agar dapat mengambil kebijakan ketat dan cepat di dalam melihat fenomena musiman ini. (RobigustaS/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Diduga Dukung LGBT, Seruan Boikot Kompas Menggema di Media Sosial
• Partai Pendukung Revisi UU KPK Terancam Dijauhi Masyarakat
• Dewan Pengawas KPK Hanya Akan Membuat KPK Dikontrol
• Celah KPK Bermain: Adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)?
• Revisi UU KPK: Izin Penyadapan ke Pengadilan Buat Kerja Penyidik Tersendat
• Janji Jokowi Itu Poros Maritim, Bukan Kereta Cepat
• Dapat Izin Panglima TNI & Kapolri, FPI Siap Bersihkan Tempat Maksiat di Seluruh Indonesia!
• BNPT: Teror Terjadi Lantaran Ketidakadilan dan Kesenjangan Sosial