Revisi UU KPK: Izin Penyadapan ke Pengadilan Buat Kerja Penyidik Tersendat

JAKARTA (voa-islam.com)- Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah dan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Undip menolak revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KP2KKN dan Pusat Kajian Anti Korupsi FH Undip menilai, di antaranya bila revsisi UU itu dilakukan maka “jatah” penyadapan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengadilan.

“Jika wewenang penyadapan itu harus melalui prosedur perizinan maka ini bencana bagi pemberantasan korupsi. Sebab, penyadapan dengan izin akan terhambat prosedur birokratis. Apalagi, jika izin itu harus ke pengadilan,” demikian rilis yang didapat voa-islam.com.

Izin yang harus dikantongi oleh KPK dari pengadilan juga akan berpotensi bocornya info-info yang terkait dengan kasus korupsi. “Selain itu, izin penyadapan di pengadilan ini akan berpotensi membuat proses penyadapan menjadi bocor sehingga pelaku korupsi akan mengetahuinya. Keharusan meminta izin bisa membuat operasi bocor sehingga pengusutan kasus dugaan korupsi akan gagal. Akibatnya KPK tidak akan bisa melakukan penindakan praktik korupsi.”

Padahal tanpa melalui prosedur izin  yang dilakukan oleh KPK ke pengadilan tidak akan membuat kelancaran penyidikan berjalan. “Selama ini, kewenangan penyadapan tanpa izin juga membuat penyidikan yang dilakukan bisa berjalan lebih cepat. Banyak kasus korupsi yang bisa dikembangkan dan ada pembuktian telak karena hasil penyadapan.” (RobigustaS/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Janji Jokowi Itu Poros Maritim, Bukan Kereta Cepat
• Dapat Izin Panglima TNI & Kapolri, FPI Siap Bersihkan Tempat Maksiat di Seluruh Indonesia!
• BNPT: Teror Terjadi Lantaran Ketidakadilan dan Kesenjangan Sosial
• BNPT Waspadai Teror yang Datang dari Jalur Haji dan Umrah
• Pengasuh Al-Mukmin Ngruki: BNPT Gagal Lakukan Program Deradikalisasi
• Selain Hasilkan Utang Tinggi, Indonesia Bantu Cina Kurangi Angka Pengangguran
• Asing (Cina) Lakukan Penjajahan Melalui Kereta Cepat?
• Kereta Cepat: Pulau Jawa Dominan Nikmati APBN daripada Daerah Lain