Yusril: Proyek Kereta Cepat Gagal, maka Siap-siap Empat BUMN Ditelan Cina

JAKARTA (voa-islam.com)- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) sebut proyek kereta cepat yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo merupakan proyek grasa-grusu. Yusril di antaranya mengamati tidak lazimnya penulisan prasasti yang ditandatangani oleh Presiden.

“Proyek grasa-grusu, tulisan di prasastipun terlihat aneh. Nama tempat & tanggal lazimnya diletakkan sblm tandatangan,” tulis Yusril pada akun Twitter pribadinya beberapa waktu lalu.

Selain itu Yusril juga mengamati bagaimana cara penulisan di atas prasasti yang telah ditandatangani tersebut.

“Proyek Grasa Grusu. Lihat Prasasti kata ‘pembangunan’ ditulis ‘pembagunan’. Tempat dan tanggal ditulis di atas.”

Dengan nilai proyek yang tidak sedikit, sekiranya hampir 80 triliun, Yusril juga mengatakan bahwa dana dari hutang tersebut akan melilit BUMN yang dimiliki Indonesia. Dan jika proyek ini gagal, maka masyarakat siap-siap kehilang keempat BUMN.

“Empat bumn ngutang ama china bentuk konsorsium bikin proyek ini. Kalo gagal, saham keempatnya bakal ditelen china.”

Sebelumnya telah diresmikan proyek kereta cepat beberapa waktu lalu. Hadir pula dalam pengesahan tersebut Gubernur DKI Jakarta dan Gubernyr Jawa Bara. Kereta cepat ini rencananya akan menghubungkan Jakarta-Bandung. Dan akan melewati beberapa stasiun. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Revisi UU Terorisme, Siapa yang Tidak Akui NKRI Akan Ditindak
• Pengamat: Mengajarkan Shalat Lima Waktu di Masjid Itu adalah Radikal, Apa Itu yang Dilarang?!
• Yusril Pernah Ditawari Modal untuk Jadi Presiden, Syaratnya Wakil Harus Tionghoa Non-muslim
• ANNAS Disebut sebagai Gerakan Intoleran dan Diskriminatif
• Islah, PPP Komitmen Dukung Gubernur Muslim DKI Jakarta
• Agar Tidak Rusak Generasi Islam, DPD Himbau untuk Ikuti Uji Publik KPI
• DPD Protes Sinetron yang Mendiskreditkan Agama Islam
• Ledakan Thamrin, Pengamat: Kalau Main Itu yang Rapih seperti Era Orde Baru