Ledakan Jakarta: Legalitas untuk RUU Kamnas dan Program Bela Negara

JAKARTA (voa-islam.com)- Ledakan di Jakarta membuat masyarakat mencoba mengaitkan isu atau kasus-kasus yang tengah terjadi di Indonesia. Misalnya saja ledakan ini ada kaitannya dengan divestasi Freeport yang telah jatuh tempo (14/01/2016). Ada pula yang mengaitkan bahwa ledakan di Jakarta ini terkait dengan program pemerintah yang tengah dijalankan, yaitu salah satunya program ‘Bela Negara’.

Namun Rio Ramabaskara yang seorang pengacara melihat bahwa ledakan yang telah terjadi di Jakarta hari ini bisa saja mempunyai pesan untuk memperkuat program Bela Negara dari pemerintah. Selain itu ia melihat, bisa saja ledakan saat ini ada kaitannya dengan pengesahan RUU Kamnas yang disegerakan.

“Susah menyambungkannya. Akan tetapi ini kode memperkuat program bela negara dan menyegerakan pengesahan RUU Kamnas,” katanya, dalam pesan singkat yang diterima voa-islam.com, siang ini.

Di lain sisi, saat ditanya bagaimana tanggapannya melihat adanya pesan berantai yang beredar di masyarakat tentang sikap Duta Besar Amerika Serikat yang menghimbau agar warganya menghindari wilayah sekitar Sarinah Plaza dan Pan Pasific Hotel, jalan Thamrin-Sudirman, Rio hanya menjawab bahwa AS dalam hal penyelamatan lebih sigap. Dan himbauan yang dikeluarkan oleh Dubes, dengan pukul 06.51, hari Kamis (14/01/2016) itu menurut Rio bahwa AS mengantisipasi untuk warganya agar tidak menjadi korban.

“Amerika itu paling sigap. Mereka mengira bahwa peledakan menyasar ke warganya,” sampainya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Kemenpan-RB Akui Pemerintahan Kurang Efisien Tanggapi Birokrasi Bernilai Minim
• Ada Dugaan Muatan Politis yang Disampaikan Yuddy dalam Evaluasi Kementrian
• Yuddy Tidak Salah Sampaikan Evaluasi, Hanya Saja Ia Gunakan Bahasa Politik
• Tidak Perlu Sensitif, Itu Evaluasi Lembaga, Bukan Evaluasi Menteri
• LIPI: Birokrasi Indonesia Jangan Dipolitisasi Seperti Masa Lalu
• Evaluasi Kinerja: Kementerian dan Menterinya Tidak Perlu Bereaksi Keras
• Untuk Posisi di Pemerintahan, PAN Serahkan ke Presiden Joko Widodo
• PAN Mengaku Hormati dan Dukung Jokowi Sejak Awal