Tahun 2016, Indonesia Tidak Lagi Mengenal Agama dan Suku Bangsa

JAKARTA (voa-islam.com)- Dalam penutupan tahun 2015 menuju tahun 2016, pemerintahan Jokowi-JK banyak disorot oleh beberapa kalangan. Mulai dari pengamat, aktivis, pemuda, masyarakat, dan pegiat HAM. Salah satunya Haris Rusli Moti.

Haris misalnya saja mengatakan dengan berapi-api bahwa pemerintahan saat ini ke depannya tidak akan ada lagi pembangunan yang mengatasnamakan rakyat, melainkan hanya untuk para relawan Joko Widodo yang membantu dirinya menjadi Presiden RI.

“Selanjutnya, yang akan terjadi ialah pembangunan infrastruktur untuk para relawan Jokowi-JK,” katanya, Rabu (30/12/2015), di salah kafe kawasan Veteran, Jakarta Pusat.

Ketua Petisi 28 ini juga mengatakan demikian karena, sebagai contoh kisruh Freeport beberapa waktu lalu yang diduganya telah melakukan perampokan atas kekayaan alam Indonesia.

“Ini kerasnya pertarungan multi-nasional (Freeport) dengan melakukan manuver dalam rangka merampok kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia, termasuk Newmont,” tambahnya.

Belum lagi, masih menurutnya, akan ada pada tahun 2016 kejadian di mana Indonesia tidak akan lagi mengenal suku dan agama. “Semua akan dimangsa. Tahun 2016 kita tidak akan kenal lagi apa yang namanya agama dan suku,” ucapnya.

Dan  jika terjadi gejolak, ia mengatakan seperti biasa pemimpin Indonesia akan secepat mungkin melakukan pencitraan dengan seolah-olah merasa didholimi.

“Ini perisainya. Bila nanti ada perlawanan, maka Jokowi akan muncul di hadapan publik (pasang badan),” tutupnya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• PII: Prestasi Presiden Jokowi Hanya Jalan-jalan Saja, Menterinya, Gaduh
• Petisi 28: Dengan Sadis & Perlahan, Saudagar Taipan Gerogoti Pemerintahan Saat Ini
• KAMMI: Indonesia Memiliki Pemimpin yang Berpikir Pengusaha & Berdiri di Kaki Asing
• Hima Persis: Dalam Islam, Jokowi Tidak Masuk Kriteria sebagai Pemimpin Negara
• Jim Moffet Lakukan Lobi Perpanjangan Kontrak dengan Pejabat Negara?
• Wakil Ketua DPR Minta Pimpinan Partai Politik Dukung Pansus Freeport
• HIPMI: Aneh, Tidak Ada Pengusaha Asal Papua yang Bekerjasama dengan Freeport
• Pengamat Ini Berharap MK Tidak menjadi Lembaga Hukum Kalkulator