Skenario Freeport: Jatuhkan Ketua DPR dan Adu Domba Anak Bangsa

JAKARTA (voa-islam.com)- Kisah kisruh Freeport Indonesia, dengan tumbangnya Ketua DPR RI, Setya Novanto diduga telah direncanakan jauh-jauh hari. Selain itu, Freeport diduga pula telah sukses membuat anak-anak bangsa menjadi korban adu domba.

“Freeport itu telah sukses tidak hanya menjatuhkan Ketua DPR RI, melainkan telah sukses mengadu domba kita,” kata Pakar Hukum Tata Negara, Rifki Karsayuda, Selasa (29/12/2015). Di Pancoran, Jakarta Selatan.

Tidak hanya itu saja, Freeport juga telah dianggap ‘bandel’ karena tidak menuruti permintaan pemerintah untuk membangun smelter. Padahal hal itu diwajibkan. Dan permintaan pemerintah ini diacuhkan oleh Freeport dari tahun 2009.

“Sudah enam tahun, semenjak diminta pemerintah bangun smelter, tapi Freeport tidak menjalankannya. Padahal pembangunan itu diwajibkan,” sesalnya. Tetapi justru menurutnya Freeport malah sengaja membangun tawar menawar terhadap permintaan pemerintah tersebut.

“Saya bingung kepada Freeport mengapa smelter saja dipersoalkan,” sambungya.

Sebelumnya kisruh Freeport ini diawali atas aduan Menteri ESDM, Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Menurut Sudirman pada waktu itu, Ketua DPR dan bos minyak M Riza Chalid. Dan akhir dari cerita tersebut, sebelum MKD memutuskan bahwa Setya Novanto melakukan pelanggaran, justru politisi Golkar ini mengundurkan diri.

Dari hasil rekaman yang seyogyanya ingin diambil, namun akhirnya urung dari pengunduran SN tersebut. Dan MKD, sebagaimana yang telah diberitakan oleh media bahwa kasus ini akan tetap berjalan setelah masa reses anggota dewan. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Pakar Hukum: Freeport Tidak Akan Bisa Diperpanjang karena Terbentur Hukum
• DPR Tetap Tidak Akan Tanggapi jika Ada yang Ajukan Perpanjangan Kontrak Freeport
• Kasus Freeport, Ketua HIPMI: Kenapa Jakarta yang Ribut?
• Selain Lucu, Pemerintah Dinilai Bertindak Ilegal Lakukan Pungutan ke Masyarakat
• Ada Kebohongan Pemerintah Paska Penurunan Harga BBM
• Untuk Manuver Kejahatan, Ada UU yang Disengaja Dilegitimasi
• Terbitnya Pasal 158 UU No. 8/2015 Pilkada karena MK Tidak Ingin Dipasung
• Musuh dari Demokrasi Itu Bernama Uang dan Pemilik Modal