Pakar Hukum: Freeport Tidak Akan Bisa Diperpanjang karena Terbentur Hukum

JAKARTA (voa-islam.com)- Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Rifki Karsayuda perusahaan Freeport Indonesia tidak akan pernah mendapatkan perpanjangn kontrak dari pemerintah. Karena hal ini telah tertulis dalam Peraturan Pemerintah.

“Boleh atau tidak, Freeport tidak lagi boleh memperpanjang kontraknya lagi. Karena hal ini telah tertulis dan susuai dengan PP,” katanya tegas, Selasa (29/12/2015), dalam diskusi umum yang diadakan oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dengan tema ‘Kegaduhan Freeport untuk Siapa?’, di Menara Bidara II, Pancora, Jakarta Selatan,

Ia juga mengatakan bahwa Freeport, sebagaiman hukum yang ada di Indonesia hanya dapar dua kali perpanjangan. Dan ini telah didapatkan oleh perusahaan asal Amerika tersebut.

Karena itu, lanjutnya, sebenarnya kisruh Freeport ini telah jelas bahw tidak ada lagi perpanjangan kontrak. Akan tetapi, jika ada pihak-pihak yang ingin mencoba “berbaik hati” kepada Freeport, maka pemerintah otomatis harus merevisi PP tersebut.

“Maka dari itu saya lihat bahwa Sudirman Said mencoba ajukan revisi. Tujuannya hanya satu, yaitu berlanjutnya penggerusan tanah Papua,” katanya.

Walaupun pemerintah menghendaki demikian, ia menyarankan agar masyarakat dan segenap elit/tokoh membantu mengawal revisi tersebut.

Diskusi ini dihadiri Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika. Ada pula utusan dari Kementerian ESDM. Selain itu, seharusnya pembicara lainnya, seperti Presiden Direktur Freeport Indonesia Ma’roef Sjamsoeddin hadir. Namun panitia menyatakan ia tidak bisa hadir. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• DPR Tetap Tidak Akan Tanggapi jika Ada yang Ajukan Perpanjangan Kontrak Freeport
• Kasus Freeport, Ketua HIPMI: Kenapa Jakarta yang Ribut?
• Selain Lucu, Pemerintah Dinilai Bertindak Ilegal Lakukan Pungutan ke Masyarakat
• Ada Kebohongan Pemerintah Paska Penurunan Harga BBM
• Untuk Manuver Kejahatan, Ada UU yang Disengaja Dilegitimasi
• Terbitnya Pasal 158 UU No. 8/2015 Pilkada karena MK Tidak Ingin Dipasung
• Musuh dari Demokrasi Itu Bernama Uang dan Pemilik Modal
• Tidak Ingin Seperti Kampung Pulo, Warga Bukit Duri Tetap Perkarakan Pemda DKI