Ketua Gerakan Pribumi Bersatu Nilai Dominasi Etnis Cina di Indonesia Membahayakan

JAKARTA (voa-islam.com) - Saat ini tidak ada negara di dunia yang lebih liberal dibandingkan Indonesia dalam mengatur keberadaan warga negara etnis Cina. Liberalisme dalam pengaturan non pribumi etnis Cina ini sangat berbahaya. Melemahkan ketahanan nasional, ketahanan idiologi, ekonomi dan politik.

Menjadi berbahaya sebab pada dasarnya etnis Cina di Indonesia tidak punya nasionalisme yang kuat. Contoh paling gamblang adalah eksodusnya orang-orang Cina keluar negeri berikut uang mereka sebelum dan pasca krisis moneter 1998. Larinya jutaan uang dolar keluar negeri memicu krisis ekonomi yang kian dalam.

Hegemoni ekonomi etnis Cina Indonesia mirip dengan kondisi sosial ekonomi Malaysia pada era tahun 1960 an di mana di tahun tersebut terjadi ketimpangan ekonomi. Distribusi kekayaan dan kesejahteraan didominasi golongan keturunan Tionghoa yang umumnya pedagang.

Sedangkan kaum pribumi hanya menjadi WN kelas bawah yang umumnya adalah pegawai negeri, karyawan swasta rendahan dan petani serta nelayan. Tionghoa Malaysia menguasai sebagian besar ekonomi dan sumber-sumber produksi, jaringan distribusi dan sektor perbankan nasional. Persis di Indonesia sekarang, sangat mengerikan bila dilihat dari jumlah penduduknya.

Sukses bidang ekonomi, etnis Cina juga sukses merusak mental dan moral bangsa. Bahkan, kini mereka sudah berani masuk ke bidang politik.

Maka, bahaya komunisme akan tumbuh subur dan akan menggantikan azas Pancasila. Indonesia berada dalam bahaya yang sangat jelas. Kehancuran itu sudah sangat tampak di depan mata. Apa yang akan kita lakukan?

Negara kita di ambang masa kegelapan setelah Jokowi yang mereka dukung dengan kekuatan uang dan media sudah dikuasai. Kini mereka tinggal sekali melangkah lagi untuk dapat berkuasa sepenuhnya di Indonesia.

Demikian pendapat Bambang Smit, Ketua Gerakan Pribumi Bersatu.

“Kita sekarang sudah merasakan bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah sangat tidak pro rakyat bahkan membuat rakyat jadi sengsara. Semua subsidi untuk kepentingan pribumi telah dicabut dan diserahkan pada mekanisma pasar. Konyol!,” Ujar Bambang.

Kebijakan ini seolah-olah menunjukkan bahwa kita tidak punya pemerintah. Banyak undang-undang yang tidak berbanding lurus dengan konstitusi. Ekonomi kacau. Keadilan terkoyak. Negara menjadi sangat liberal dari negara di manapun di dunia ini. Negara sudah tidak peduli dengan nasib rakyat (pribumi). Kita bagaikan tidak punya negara, karena negara sudah tidak mengurus rakyatnya agar terlindungi dan menjadi sejahtera.

Hukum dan keamanan hanya berpihak pada orang-orang kaya. Sementara rakyat miskin hanya sasaran penindasan. Kebijakan pemerintah sekarang sangat jelas adalah sebuah strategi yang terkonsep dan terstruktur melakukan pemiskinan terhadap pribumu. Bahkan sebuah penghancuran pada usaha kecil yang sebagian besar dipegang kaum pribumi. Perusahaan milik negara yang bernama Pertamina yang selama ini menjadi salah satu BUMN penyumbang terbanyak bagi APBN, kini mau dihancurkan dan ujung-ujungnya diambil alih mereka.

Dengan memiskinkan orang pribumi, mereka dengan leluasa melakukan langkah berikutnya yaitu menguasai negara sepenuhnya. Paham komunis pun dengan mudah berkembang di kalangan masyarakat yang terhimpit oleh kemiskinan.

Maka, bahaya komunisme akan tumbuh subur dan akan menggantikan azas Pancasila. Indonesia berada dalam bahaya yang sangat jelas. Kehancuran itu sudah sangat tampak di depan mata. Apa yang akan kita lakukan? [dimas setya/sharia]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Daya Saing Ambruk, Indonesia Tidak Siap Hadapi MEA
• Hampir Setengah Pendapatan Negara yang Jatuh ke Tangan Asing
• Ekonom: Pemerintah Mencari Hutang dengan Neraca sebagai Penutupnya
• Pemerintah Dinilai Ngawur dalam Menurunkan Harga BBM
• Akibat Dituduh Ahok Maling, Anak dari Ibu Yusri Di-bully di Sekolah
• Penurunan Harga BBM yang Dilakukan Pemerintah Tidak Bernilai Apa-apa!
• DPD: Ahok Harus Minta Maaf ke Warga yang Dituduh Maling
• Gusdur Pernah Disidang Alim Ulama & Pernah Melarang Muhaimin Bela Media Tempo