Diduga Tidak Transparan, ICW Laporkan Lembaga Polisi & Kejagung ke KIP

JAKARTA (voa-islam.com)- Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Kejagung dan Mabes Polri ke Komisi Informasi Pusat (KIP). ICW melaporkan kedua lembaga tinggi negara ini karena dinilai tidak memberikan informasi  kepada publik berupa data penanganan perkara korupsi tahun 2010 hingga 2014.

“Karena dua lembaga penegak hukum tidak memberikan informasi publik berupa data penanganan perkara korupsi sejak tahun 2010 sampai 2014,” demikian rilis yang didapat voa-islam.com, hari ini (21/12/2015).

ICW juga menilai kedua lembaga penegak hukum ini tidak merespon permintaan informasi yang dibutuhkan mengenai anggaran serta jumlah penyidik dari kasus korupsi yang terdapat di dalam jajaran Kepolisian dan Kejagung. “Selain itu, dua lembaga ini juga tidak merespon permintaan informasi anggaran serta jumlah penyidik kasus korupsi yang terdapat di Kepolisian dan Kejaksaan seluruh Indonesia.”

ICW melaporkan hal ini ke KIP tertanggal 14 Desember lalu. Sesuai dengan UU, KIP akan melakukan atau melaksanakan mediasi atas apa yang dilaporkannya tersebut.

“Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, KIP akan melakukan mediasi antara ICW dengan Kejaksaan dan Kepolisian terkait dengan perkara ini.” (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Ini Sumpah Pimpinan KPK Terpilih di Istana Negara
• Puluhan Tokoh Indonesia Tuntut Pemerintah Sudahi Kontrak dengan PT Freeport
• Pesan ke Pemerintah: Ambil Alih Freeport lewat BUMN dan BUMD
• Para Tokoh Bentuk Petisi: Kami Tuntut Pemerintah, DPR, & Freeport Hentikan Operasi
• Agenda Tersembunyi sebabkan Korupsi Jakarta Tidak Tersentuh Hukum
• Kemunduran Demokrasi: Sejak Dipimpin Ahok, Warga Miskin semakin Terpinggirkan
• Tidak Diperiksa Kasus Pembelian Lahan Sumber Waras, Ahok Dilindungi KPK?
• Pembelian Lahan, Ahok Diduga Tipu DPRD dengan Memanipulasi Proses