Yusril Ingatkan Pemerintah agar Hati-hati Bahasa Diplomatik Cina atas Natuna

JAKARTA (voa-islam.com)- Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengingatkan kepada pemerintah Indonesia untuk hati-hati akan bahasa diplomatis Kemenlu Cina yang menyatakan tidak mengklaim wilayah Natuna. Hal itu ia katakana karena pada kenyataannya pemerintah Cina di dalam peta resmi justru memasukkan Natuna sebagai bagian dari daerah perairannya.

“Hati-hati dengan bahasa diplomatik Kemlu China. Mereka memang bilang tidak klaim Pulau Natuna. Tapi peta resmi yang disiarkan pemerintah China memasukkan perairan Nautna ke dalam wilayah laut mereka,” kata Yusril dalam akun Twitter pribadi miliknya beberapa waktu lalu.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini bahkan mempertanyakan Kemenlu Retno yang seolah tidak memahami bahasa diplomatik dari Cina, yang menyetujui perkataan dari Jubir Kemenlu Cina. Padahal, seorang Jubir menyatakan hal demikian tidak sekuat Menlu Cina sendiri atau Presiden. Dan suatu waktu menurut Yusril akan mudah dibantah atau diluruskan.

“Bagi saya sikap Menlu Retno yang merespons statement Jubir Kemlu China juga adalah sikap yg kurang bijak (yang menyebut cina tidak klaim Natuna). Jubir Kemlu China itu adalah pejabat eselon II yang tidak bisa dijadikan pegangan. Statement  Jubir Deplu itu setiap saat bisa dibantah atau ‘diluruskan’ oleh Dirjen dan Menlu china. Coba tanya Bu Retno, apa pernah Menlu China atau Presiden China membantah klaim mereka atas Natuna?”

Di peta itu Pulau Natuna terletak di dalam wilayah laut yg diklaim milik Cina. Dan menurut Yusril, ini bertentangan dengan Unclos. “Apa Menlu Retno tidak paham bahasa diplomatik dan Unclos?”

Jika hal itu diperhatikan, maka Cina dengan mudah mengambil Natuna dari NKRI. “Kalau China berhasil mengklaim laut tersebut sebagai teritorialnya, maka mengambil Pulau Natuna tinggal selangkah lagi.” (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Sidang Peradilan Rakyat, Polri Harus Periksa WNI yang ke Belanda
• PDIP Tawarkan Investasi Kepada Partai Komunis Tiongkok
• PNS di Bawah Ahok Kembali Terendus Kasus Korupsi
• Soal Freeport, Indonesia Sudah Diboikot dan Diisolasi oleh Kekuatan Amerika
• Sudirman Said Lakukan Pelanggaran Hukum dan Tidak Layak Disebut Menteri
• Freeport Sukses Buat Malu Indonesia dari Dugaan Kasus SS dan SN
• Pakar Ekonomi Sarankan DPR Gunakan Hak Interplasi untuk Sudirman Said
• Lemahnya Pemerintah: Tidak Ada Bagi Hasil, hanya Dapatkan Royalti dari Freeport