Aktivis Perempuan Ini Menilai TNI Telah Dimanfaatkan oleh Rezim Jokowi-JK

JAKARTA (voa-islam.com)- Rezim Jokowi-Jusuf Kalla dinilai oleh aktivis perempuan telah banyak memainkan peran di atas TNI. Ia  berpendapat bahwa TNI telah dijadikan investasi untuk presiden RI.

Adalah Ratna Sarumpaet, yang mencontohkan bagaimana warga atau rakyat yang di-matikan oleh TNI di dalam mempertahankan tanahnya di suatu daerah.

“Saat ini militer dijadikan investasi oleh presiden RI. Maka si Kancil pun mati dalam mempertahankan tanahnya. Termasuk investasi juga pada kasus Jatigede ditahan, dan saya merinding menyaksikan itu,” katanya beberapa waktu lalu di Menteng, Jakarta Pusat.

TNI yang seharusnya menjaga kedaulatan NKRI dari ancaman asing dan luar seharusnya tidak mengurusi hal demikian. Maka ia pun mempertanyakan untuk apa “kebijakan” memanfaatkan TNI untuk hal-hal di atas.

“Kebijakan memanfaatkan TNI untuk apa? Jika tidak kembalikan Pancasila ke UUD 45, maka kita sendiri yang dukung makar,” tambahnya.

Untuk itu ia menyampaikan ada baiknya melakukan konsolidasi di seluruh Indonesia dalam mengatasi hal tersebut. Ia juga mengajak seluruh aktivis dari daerah-daerah untuk mendukungnya secara nasional.

“Kita bangun konsolidasi nasional. Kita hadirkan pula orang-orang dari daerah. Jahit aktivis secara nasional. Insya Allah kita bisa lakukan perubahan,” himbaunya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Haedar Nashir Dorong Warga Muhammadiyah Gunakan Hak Pilih saat Pilkada
• Ratna Surampaet: Indonesia di Bawah Pengaruh George Soros
• Djoko Santoso Tak Rela Wanita-wanita Muda Indonesia Bekerja di Luar Negeri
• Muzakarah Ulama dan Tokoh Rangkul Calon-calon Gubernur DKI Jakarta Ikuti Konvensi
• Dinilai Pro Asing, Politisi PDIP Minta Menteri Sudirman Said dan Rini Soemarno Dicopot
• Buruh Tidak Akan Pernah Diam dan Menyerah Atas Tindakan Dholim Pemerintah
• Apapun Benderanya, Buruh Dihimbau untuk Bersatu guna Hindari Kemiskinan
• Jutaan Petisi Buruh Akan Dilayangkan ke Pemerintah untuk Cabut PP