Buruh Tidak Akan Pernah Diam dan Menyerah Atas Tindakan Dholim Pemerintah

JAKARTA (voa-islam.com)- Iwan Kusnawan dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) mengatakan bahwa pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah melakukan kedholiman terhadap buruh dan rakyat Indonesia. Yang menjadi bukti menurutnya ialah telah diterbitkannya PP Pengupahan No. 78 tahun 2015.

“Tidak ada kata selain kita sampaikan tindakan zolim telah dilakukan oleh pemerintah. PP Pengupahan adalah buktik nya,” katanya di sela-sela pengukuhan konsolidasi mogok nasional, Jum’at (20/11/2015), di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

Iwan mengatakan, bahwa mogok nasional atau perlawanan buruh ini telah didukung oleh dunia internasional. Maka itu ia menghimbau agar buruh bersatu untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah Jokowi-JK.

“Perlawanan ini akan tetap kita lakukan. Dunia internasional telah mendukung kita. Karena itu kita jangan tinggal diam,” akunya di hadapan ratusan buruh.

Hal senada juga disampaikan oleh pimpinan buruh lainnya, yakni dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 92 (SBSI 92). Dari perwakilannya misalkan mengatakan bahwa aksi yang dilakukan buruh dengan tujuan mogok nasional mendatang merupakan salah satu tujuan dicabutnya PP Pengupahan yang diterbitkan oleh pemerintah.

“Aksi mogok bukan gagahan. Kami adalah rakyat Indonesia, berhak hidup layak. Semangat kita, adalah semangat buruh seluruh Indonesia. Kebersamaan kita, sampai kapan pun harus dicabut PP No. 78 tersebut,” sampainya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Apapun Benderanya, Buruh Dihimbau untuk Bersatu guna Hindari Kemiskinan
• Jutaan Petisi Buruh Akan Dilayangkan ke Pemerintah untuk Cabut PP
• Jutaan Buruh Siap Penuhi Penjara-penjara di Indonesia!
• APKLI Minta TNI Rebut Kembali Kedaulatan Bangsa dan Negara Indonesia
• Gaduhnya Indonesia Saat Ini karena Penghianat Bangsa dan Pengagum Asing
• Asing Kuasai Indonesia 60-80 Persen, Ini Berpotensi Terjadi Benturan
• Mantan Panglima Ajak Rakyat, TNI, dan Polri Konsolidasi Nasional ke DPR
• DPR RI: Pemerintah dan Freeport Sama-sama Melanggar Hukum