Rakyat Menilai Pemerintah, Pengamat: Terbalik, Kini Pemerintah Menilai Rakyatnya

JAKARTA (voa-islam.com)- Jika di antara kita, rakyat Indonesia mengingat masa-masa tahun 1998, tentunya yang paling diingat ialah bagaimana pemerintahan saat itu tidak terkendali. Pemerintah lemah, tidak berdaya karena menghadapi tuntutan-tuntutan masyarakat yang saat itu tidak lagi mempercayai kepemimpinan Orde Baru.

Pengamat intelijen, John Mempi coba menganalogikan kondisi saat itu dengan saat ini, yakni di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. John mengtakan bahwa kondisi tahun 1998 dengan sekarang bisa saja sama karena kenyataannya saat ini negara memang dilihat lemah, walau saat itu dan saat ini pemerintah tidak mengakuinya. Mulai dari keamanan yang lemah, barang-barang naik, BBM naik, hukum pun juga lemah.

“Kita harus belajar dari tahun 1998, di mana keadaan negara saat itu sedang lemah. Tidak perlu merekayasanya untuk hal demikian. Negara lemah itu bisa dilihat dari, misalnya saja keamanan lemah, preman meningkat. Dan memang negara saat ini lemah. Namun penyelenggaran (pemerinta) saja yang tidak mengakui bahwa sedang lemah,” ucapnya di Jakarta, kemarin (12/11/2015).

Ia mencontohkan, bagaimana di saat pemerintaha itu lemah yakni lepasnya pulau Indonesia Sipadan dan Ligitan. Hal itu dinyatakan olehnya karena pada saat itu hukum Indonesia memang sedang lemah.

“Jika pemerintah tidak mau dinilain oleh rakyat, lalu oleh siapa yang akan menilai pemerintah? Lihat saja Sipadan dan Ligitan sudah lepas,” kenangnya.

John menyesali pemerintahan saat ini yang tidak menyadari bahwa Indonesia memang sedang lemah. Justru pemerintah berkilah negara ini baik-baik saja. Dan bahkan pemerintahan yang justru menilai rakyatnya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Pengadilan Rakyat di Den Haag, Belanda Hanya untuk Memukul TNI
• Pengamat Intelijen: Kacamata Orang Luar Sebut Indonesia Saat Ini Krisis dan Terancam
• Tokoh Malari Hariman Siregar : Jokowi Bakal Bangkrut, Tidak Becus Jadi Pemimpin
• BPK : Ahok Menyalahi Pengadaan Tanah, dan Ada Penyimpangan Rp191.3334.550.000!
• Fahri Hamzah: Presiden Jokowi Bisa Jadi Korban Skandal Besar
• Muhammadiyah Ajak Pejabat Ikut Membantu Pemberantasan Korupsi
• Bagi Jatah Kursi Parpol hingga Situasi dan Kondisi Tidak Menentu dalam Pemerintahan
• Hai Aktivis! Indonesia Bukan Negeri Komunis!