Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi, Hanya Menjadi Alat Kepentingan Asing

JAKARTA (voa-islam.com) – Betapa Indonesia nantinya akan menjadi tempat pembungan “limbah” produk-produk asing. Indonesia akan menjadi tempat asing memproduk barang-barang mereka, dan kemudian di jual kepada rakyat Indonesia, yang berjumlah 250 juta. Sengaja rakyat dibuat “bodoh”, dan dibiarkan mlarat, supaya mereka tidak berdaya diperbudak.

Jokowi sudah mengeluarkan paket berjilid-jilid, seperti komik, tapi tak pernah terlihat dampaknya langsung kepada rakyat. Rakyat tetap mlarat, dan terpinggirkan.

Membangun jalan tol, pelabuhan, dan kereta api, sejatinya hanya untuk memudahkan penjajah asing, memindahkan dan mengangkut hasil bumi Indonesia ke negara mereka. Persis di zaman Belanda, yang membangun jalan dari Anyer-Panarukan. Sepanjang 1000 kilometer. Ribuan rakyat mati oleh kekejaman Belanda, saat membangun jalan.

“Paket kebijakan ekonomi jilid 6” dikeluarkan Presiden Jokowitidak lain adalah upaya mengobral untuk habis kekayaan alam Indonesia dan pasar Indonesia kepada modal asing, melalui kawasan ekonomi khusus (KEK), liberalisasi impor bahan baku obat dan privatisasi air.

Penegasan itu disampaikan pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng dalam pernyataan kepada intelijen(09/11). “Pemerintahan Jokowi bingung, kehilangan pegangan, sudah lupa dengan Trisakti,” tegas Salamuddin Daeng.

Kata Salamuddin Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan semakin mempermudah asing menguasai tanah skala luas dalam satu kawasan, mempermudah asing mengeruk dan sekaligus mengangkut kekayaan alam, melakukan impor, mendapatkan keringanan pajak, memberlakukan upah murah, memperkuat sistem buruh kontrak, dan mempermudah transfer serta repatriasi aset ke luar negeri.

“Paket Jilid 6 yang memberikan kemudahan dalam impor bahan baku obat adalah tindakan gila! Padahal bahan baku obat 95% adalah impor. Pedagang obat-obatan dan dokter sebagai agennya selama ini telah menjadikan asing sebagai tuannya,” ungkap Salamuddin.

Salamuddin juga mendesak agar diselidiki dugaan adanya konspirasi antara Pemerintahan Jokowi dengan mafia obat. Kebijakan farmasi dalam paket kebijakan ekonomi itu akan mematikan industri farmasi dalam negeri.

“Paket jilid 6 juga melanjutkan privatisasi air dan menjamin ijin penguasaan swasta dalam menguasai air.‎ Padahal Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan bahwa liberalisasi dan privatisasi air melanggar konstitusi. Putusan ini merupakan hasil gugatan PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu.Jokowi sebagai presiden tidak menghormati putusan MK,” paparnya.

Kata Salamuddin,Jokowi meyakini paket kebijakan itu akan memperbaiki ekonomi, padahal tidak‎! Paket ini melegalkan model investasi kolonial dengan tiga ciri utama. “Pertama, melegalkan penguasaan tanah secara luas bahkan satu kawasan dalam rangka pengerukan dan pengangkutan kekayaan alam ke luar negeri,” jelas Salamuddin.

Kedua, membuat footloose industry dengan bahan baku impor ugal ugalan, tenaga kerja murah, pembubaran pajak, dan pembangunan infrastruktur ditanggung negara. Ketiga, membebaskan pelarian modal, uang dan keuntungan dengan membebaskan transfer dan repatriation ke luar negeri sehingga seluruh keuntungan investor ditempatkan di luar negeri.

Begitulah rezim Jokowi setahun menjadi presiden, rakyat “klojotan”, tercekik oleh kemiskinan, akibat kebijakan yang pro “asing dan a seng”, yang terus mengekspoitasi negara dan kekayaan Indonesia, tanpa belas kasihan. Rakyat semakin gelap masa depannya. Tak lagi memiliki harapan. Karena penguasa yang berkuasa menjadi abdi dan pelayan penjajah. (sasa/dbs/voa-islam.com) 

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Pergub DKI, Pengamat: Demonstran Bukan Pelacur yang Mesti Dilokalisasi
• Kapolri Jenderal Badrodin Haiti : Seorang Pejabat di Batam Bergabung Dengan ISIS
• Pemerintah Gaduh karena Menteri Mempunyai Pandangan & Kepentingan Masing-masing
• Menko Polhukam menjadi Play Maker di Dalam Pemerintahan Jokowi
• Siapa Pahlawan Sejati Indonesia Sekarang?
• Problem Utama Negara, Presiden Tidak Bersikap Tegas terhadap Menteri
• Warning! Mafia Sudah Bercokol di Pemerintahan Jokowi
• Akibat Multi Presiden, Banyak Menteri yang Jalankan Agenda Sendiri