Kegaduhan Politik Era Pemerintahan Jokowi, TNI & Polri Dihimbau Tetap Netral

JAKARTA (voa-islam.com)- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nono Sampoerno mengatakan bahwa paska era reformasi, lalu lahirnya demokrasi yang dikehendaki, banyak oknum-oknum yang bermain di dalam pemerintahan. Namun menurutnya, hal ini bisa dikatakan wajar di saat-saat seperti ini.

“Sejarah reformasi ini ada persoalan yang mencoba bermain ‘tangan’ di dalam pemerintahan. Tetapi ini merupakan cirri dari negara demokrasi,” sampainya, kemarin (08/11/2015), saat menjadi salah satu pembicara di acara diskusi dengan tema ‘Antara Gaduh Putih dan Gaduh Hitam di Kabinet’ di Cikini, Jakarta Pusat.

Para “pemain” ini telah bercokol di beberapa lini atau bidang di Indonesia. Di antaranya ia menyebut di bidang politik dan ekonomi.

“Politik dan ekonomi mereka bermain. Misalnya isu bagaimana seorang Presiden disebut menembus Gedung Putih untuk bertemu Presiden Barrack Obama,” katanya.

Akan tetapi di dalam kondisi seperti itu, jalur “khusus” yang dipakai umumnya dipandang biasa. Seperti bagaimana seorang rakyat ingin bertemu menteri. “Jika tidak ada orang dekat untuk menemui menteri mungkin akan sangat susah,” akunya.

Dibagian lain, jika hal itu ditengarai akan berakibat gaduh, Nono mengatakan hal itu biasa di dalam pemerintahan. Akan tetapi persoalannya, gaduh yang dibuat itu menimbulkan dampak atau tidak dalam kebijakan pemerintah.

Kegaduhan yang tengah timbul di pemerintahan Jokowi-JK dinilai sebagai dinamika di dalam perpolitikan. Namun demikian yang perlu diingat, menurut Anggota DPD, Nono Sampoerno ialah kegaduhan yang muncul semestinya tidak menimbulkan dampak berarti terhadap roda pemerintahan.

“Hal demikian biasa. Asal tidak menimbulkan dampak saja di dalam perpolitikan kita. Dan kegaduhan itu mari kita maknai sebagai dinamika yang ada,” katanya singkat, kemarin (08/11/2015) di Jakarta.

Akan tetapi Nono menghimbau agar kegaduhan yang terjadi tidak menimbulkan atau menuju ke arah titik kehancuran bagi pemerintahan yang ada. Justru dinamika tersebut menurutnya harus lebih baik daripada tahun-tahun lalu. “Grafik harus lebih baik dari tahun 1998. Jika tidak maka reformasi kita gagal,” ia mengingatkan. Sehingga ancaman konflik, terutama konflik horizontal tidak terjadi.

Selain itu, keiikutsertaan aparat TNI dan Polri sebagai alat negara menurutnya harus dihindari dari kisruh-kisruh atau gaduh politik yang tengah terjadi. Ia, lanjutnya, menghimbau agar kedua lembaga tersebut mesti tetap berada di titik netral sebagaimana mestinya.

“Jika ada apa-apa terhadap negara ini, merekalah yang menjaga. Karena itu TNI dan Polri harus tetap berada di titik netral. Tidak bermain di dalam perpolitikan yang ada,” tandasnya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Hubungan Mega, Jokowi dengan Surya Paloh Bakal Tamat?
• Siapa Michael Buehler yang Bocorkan Kunjungan Jokowi ke AS Menggunakan Broker?
• Jokowi Bisa Bertemu Obama Membayar Konsultan $80.000 Dolar?
• Pergub Ahok Hasil dari Lucu-lucuan, dan Butanya terhadap Ilmu Hukum
• Ahok! TNI Jaga Pertahanan & Kedaulatan Negara, Bukan Bubarkan Para Demonstran
• Berdalih Peraturan, Ahok Justru Pelanggar UU
• Diduga Korupsi Rp 1,8 Triliun, Ahok Dilaporkan ke KPK
• Mimpi-Mimpi Presiden Jokowi, dan Pahitnya Kehidupan Rakyat Jelata