Pemerintah Melanggar Hukum karena Berikan Hak Khusus kepada Freeport

JAKARTA (voa-islam.com)- Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB) mengingatkan pemerintah agar perusahaan milik Amerika Serikat, Freeport untuk dikaji ulang. Hal ini menyangkut Freeport yang menambang di daerah hutan lindung dan hutan nasional. "Bahwa sesungguhnya sesuai dengan UU No. 9/1999 lokasi tambang Grasberg di Papua yang dikelola Freeport selama ini adalah masuk dalam kawasan Hutan Lindung dan sebagian masuk dalam kawasan Hutan Nasional," demikian rilis yang didapat voa-islam.com beberapa waktu lalu.

Melihat hal itu, PBB menduga bahwa pemerintah telah memberikan hak atau perlakuan khsusus kepada Freeport. "Karena itu secara sadar pemerintah sesungguhnya telah memberikan perlakuan khusus pengecualian hukum yang berlaku di wilayah NKRI kepada Freeport."

Untuk itu PBB menghimbau agar ke depannya pemerintah mampu memperhatikan ketentuan-ketentuan serta kepentingan kelestarian di bumi Cenderawasih tersebut. "Karena itu pemegang kontrak karya ke depan di lokasi ini juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan kepentingan kelestarian hutan dan lingkungan hidup." (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• FPI Meminta Kapolri Mengeluarkan SE Bagi Pemimpin Ingkar Janji!
• Pengacara Eggi Sudjana Himbau Aktivis Bersatu untuk Tangkap Ahok
• PKS Apresiasi dan Akan Ikuti Langkah Kemenangan AKP di Turki
• PKS Himbau Kader Jangan Utamakan Kepentingan Sesaat
• PKS Siap Bertarung dan Menduduki Posisi Teratas di Indonesia
• Ribuan Buruh Banten Menolak PP Nomor 78, Mereka Akan Mogok Nasional
• Adanya Dugaan Korupsi Bos Jawa Pos Dahlan Iskan Bakal Diperiksa Kejaksaan
• Pakar Hukum Tata Negara Usul agar Institusi di Bawah Pemerintahan Disatukan