Adanya Dugaan Korupsi Bos Jawa Pos Dahlan Iskan Bakal Diperiksa Kejaksaan

JAKARTA (voa-islam.com)- Si 'Kutu Loncat' Dahlan Iskan yang sudah mengabdi kepada SBY, dan tidak dicalonkan sebagai calon presiden. kemudian 'loncat' mendukung Jokkowi. Sekarang si 'Kutu Loncat' akan menghadapi pemeriksaan lanjutan dalam dugaan perkara korupsi pengadaan 16 mobil Electric Microbus dan Electric Executive Car atas nama PT. BRI, PT. Perusahaan Gas Negara, dan PT. Pertamina akan segera dilakukan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Amir Yanto, Dahlan dapat kembali diperiksa setelah namanya disebut dalam dakwaan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Dasep Ahmadi, terdakwa perkara mobil listrik, di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa hari lalu.

Pada dakwaan Dasep, nama Dahlan disebut ikut berperan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan perekonomian negara atas proyek mobil listrik. Dasep didakwa melakukan perbuatan korupsinya bersama Dahlan, dan rekan-rekannya yang lain kala proyek berjalan 2013 lalu.

"Kalau disebut (melakukan) bersama-sama ya berarti tinggal menunggu waktu (untuk diperiksa). Kalau di persidangan, apalagi sudah terbukti, kan lebih cepat ya prosesnya. (Dahlan) bisa dipanggil lagi," kata Amir di Kejagung, Jakarta, Rabu (4/11).

Pada dakwaan atas nama Dasep, disebutkan juga bahwa Dahlan ikut merugikan negara bersama sang Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama hingga Rp28,9 miliar dalam proyek tersebut. Rincian kerugian negara terdiri dari realisasi pembayaran yang diterima dari PT PGN sebanyak Rp 9,03 miliar, PT BRI sebesar Rp 8,08 miliar, dan dari PT Mitra Sejati yang selanjutnya diganti oleh PT Pertamina sebanyak Rp 11,875 miliar.

Pada sidang di Pengadilan Tipikor, Jaksa Victor Antonius menjelaskan bahwa kasus ini bermula saat Dahlan mempercayai Dasep sebagai pelaksana proyek mobil listrik. Mobil akan digunakan para delegasi Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pasific Economic Cooperation XXI Tahun 2013.

Awal tahun 2013, "bos' Jawa Pos, Dahlan memerintahkan Kabid Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Kementerian BUMN Agus Suherman dan Deputi Restrukturisasi Fadjar Judisiawan untk menjajaki partisipasi PT BRI dan PT PGN sebagai penyandang dana.  "Sebagai tindak lanjut, Dahlan memperkenalkan Dasep sebagai salah satu Kelompok Pandawa Putra Petir binaan Dahlan yang mampu membuat mobil listrik," kata Victor.

Setelah rapat, PT BRI dan PGN bersedia menjadi penyandang dana. BRI dan PGN membiayai masing-masing lima unit mobil sementara PT Pratama Mitra Sejati membiayai enam unit mobil listrik. Perusahaan pimpinan Dasep menjadi penyedia sarana.

Dalam realisasi proyek, PT PGN dan PT Pratama Mitra Sejati telah membayar 95 persen dari harga proyek sementara PT BRI membayar 85 persen.Kejagung menemukan ketidakberesan. Dasep tak membuat mobil listrik. Alih-alih demikian, perusahaan karoseri seperti PT Aska Bogor dan Delima Bogor justru menggarapnya dengan memodifikasi badan bis.

"Terdakwa tidak memiliki sertifikat keahlian dalam pembuatan mobil listrik, belum mempunyai hak cipta, paten atau merek dalam pembuatan mobil listrik, setya belum pernah membuat mobil listrik model mobil eksekutif," ujarnya. Dasep pun dijerat Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Apakah mantan Meneg BUMN yang mengabdi kepada SBY itu bakal menikmati hotel prodeo? Nasbinya akan ditentukan oleh Jaksa Agung. (sasa/dbs/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Pakar Hukum Tata Negara Usul agar Institusi di Bawah Pemerintahan Disatukan
• Barangkali Rakyat Indonesia Menguap dan Kentut pun Akan Susah?
• Ahok Meniru Kehidupan di Negeri Komunis Cina, yang Melarang Demo?
• Golkar Tegas (Kembali) Akan Tetap di Luar Pemerintahan Jokowi-JK
• Kadernya Terjerat Korupsi, Paloh Dihimbau Tidak Perlu Kebakaran Jenggot
• APBN 2016, Selain Berhutang Tinggi, Pemerintah Dinilai Membebani Rakyat Indonesia
• Memperbesar Hutang Luar Negeri , Pemerintahan Jokowi Pantas Dimasukkan MURI
• Buruh: Jokowi-JK Penganut Kapitalisme dan Liberalis yang Berkedok Pro-Rakyat