Jika Deadlock Bahas RAPBN, Mungkinkah Jokowi Bubarkan DPR RI?

JAKARTA (voa-islam.com)- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Prof Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pembahasan RAPBN untuk tahun 2016 akan memasuki hari-hari yang menegangkan. Pasalnya ada beberapa titik yang tidak tercapai antara, mana isu yang dinilai penting dan mana yang tidak.

“Pembahasan RAPBN kini memasuki hari-hari yang menegangkan,” tulisnya di akun Twitter pribadi miliknya, kemarin (29/10/2015). Dan kalau kompromi tidak tercapai dalam menyelesaikan beberapa isu penting, seperti suntikan dana ke BUMN maka potensi deadlock makin besar.

Yusril melihat, jika ke depannya terjadi demikian, hingga tanggal 30 Oktober (hari ini) tidak ada pilihan kecuali hanya melalui voting sebagai jalan tengah. “Kalau terjadi deadlock sampai tangal 30 Oktober nanti, tidak ada pilihan kecuali voting.”

Melihat hal itu, kemungkinan koalisi antara KMP dan KIH kembali berhadap-hadapan. Dan diharapkan, dengan Golkar dan PPP yang telah menyelesaikan kisruhnya maka suara solid kemungkinan akan mendominasi. Terlebih partai Demokrat yang ia lihat akan ikut bergabung bersama KMP.

“KIH dan KMP kembali akan berhadap-hadapan. Dengan putusan MA dalam perkara TUN Golkar dan PPP KMP kelihatan tambah solid. Demokrat selama ini menyebut dirinya sebagai penyeimbang. Namun kehadiran SBY dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh partai KMP minggu lalu. Memberikan isyarat dalam hal pembahasan APBN pemikiran Fraksi PD nampak kian sejalan dengan pemikiran partai-partai KMP.

Jika hasilnya ditolak oleh DPR RI, maka pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo mesti menggunakan APBN tahun 2015. Dan Yusril melihat, jika Presiden menggunakan APBN tahun 2015, maka kesulitan akan terlihat di dalam menjalankan roda pemerintahan. Pasalnya, menurut asumsi secara mendasar APBN tahun 2015 dengan tahun 2016 sudah jauh berbeda.

“Namun andai mayoritas menolak, maka pengesahan RAPBN gagal. Presiden Jokowi tahun depan mau tidak mau harus gunakan APBN tahun 2015. Sebab asumsi yang mendasari penyusunan APBN tahun lalu sdh jauh berbeda dengan tahun berjalan. Akan sangat berat bagi seorang Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan dengan menggunakan APBN tahun lalu.”

Melihat kejadian ini, Mantan Mensesneg ini mempertanyakan pemerintahan Jokowi jika saja RAPBN ini ditolak. Yusril mengatakan, apakah Presiden akan menempuh jalur lain, atau justru ikut sejarah secara revolusioner seperti Bung Karno yang membubarkan DPR tahun 1960.

“Akankah Jokowi mengambil langkah revolusioner spt Bung Karno tahun 1960: membubarkan DPR hasil Pemilu karena menolak mensahkan RAPBN? Atau Presiden Jokowi akan menempuh cara lain mengatasi tahun yang sulit dengan (seandainya) menggunakan APBN tahun lalu?” (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)