Gerindra: Apa Bisa Bela Negara jika Perut Rakyat Saja Kelaparan?

JAKARTA (voa-islam.com)- Fraksi Gerindra menilai anggaran yang dialokasikan untuk program bela negara terlalu besar. Jika biaya pelatihan per orang Rp 10 juta, maka dibutuhkan anggaran Rp 500 triliun dalam lima tahun ke depan.

“Karena kita ketahui Kementerian Pertahanan menargetkan dalam 10 tahun sebanyak 100 juta warga mengikuti program kaderisasi bela Negara,” demikian tulis akun Twitter resmi milik partai Gerindra tersebut beberapa hari yang lalu.

Fraksi Gerindra berpandangan bahwa daripada anggaran yang besar itu digunakan untuk program bela negara, lebih baik digunakan untuk membantu masyarakat yang masih kesusahan dalam bertahan hidup.

“Anggaran yang begitu besar tadi bisa dialokasikan untuk mereka yang korban asap atau yang kena PHK akibat dampak pelemahan ekonomi.”

Sulit jika rakyat dituntut bela negara sedangkan rakyat masih dibelenggu kelaparan, bahkan mati di tanah sendiri. Bela negara memang penting, tapi untuk menciptakan rasa bela negara kepada rakyat, negara harus lebih dulu hadir.

“Bencana asap saja sudah berbulan-bulan. Rakyat dibiarkan mencium asap setiap hari hingga meninggal dunia.”

Itulah bukti dari negara tidak hadir. Sedangkan sekarang mereka diwajibkan untuk membela Negara.  

Hal tersebut justru menjadi polemik karena ada penambahan fungsi “keamanan” yang diminta oleh Panglima TNI dalam Pasal 4 draft Perpres. Sedangkan selama ini, fungsi keamanan dipegang dan diberikan mandatnya kepada Kepolisian.

“Kalau keamanan juga dikuasai oleh TNI, apa bedanya dengan orde baru? Peran kepolisian akan berkurang.” (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Karena Asap, & Memilih Kabur ke AS, Presiden Mempermalukan Dirinya Sendiri
• KPK Jangan Biarkan Uang Festival Frankfurt Rp 146 Miliar Dikorup, dan Goenawan Ketuanya
• Akademisi Ini Lecehkan DPR RI Dalam Kasus Pelindo II
• Pengungsi Rohingnya Dikhawatirkan jadi Korban Trafficking
• Untuk Ambil Alih Freeport, Pemerintah Harus Kuatkan Kedaulatan RI
• Pemerintah Khayalan, dengan RAPBN Khayalan Pemerintah
• Presiden Memilih Kabur, Kepulan Asap Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia
• Bagi-bagi Proyek, Yusril Ihza Mahendra Minta KMP Tolak RAPBN