Senin, 5 Jumadil Awwal 1446 H / 26 Oktober 2015 22:29 wib
8.689 views
Presiden Memilih Kabur, Kepulan Asap Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia
JAKARTA (voa-islam.com)- Pakar Hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra menyebut persoalan asap atau kebakaran lahan serta hutan di era saat ini adalah terparah yang pernah terjadi di Indonesia. Sebelumnya menurut Yusril pernah pula terjadi beberapa tahun silam, akan tetapi ini yang dinilainya terdahsyat.
“Persoalan asap saat ini luar biasa dahsyatnya. Pernah pula terjadi. Dan penyelesaian asap hingga saat ini pun, hingga berganti-ganti Presiden, tidak ada satu pun Presiden yang mampu mengatasinya dengan optimal. Dan era saat ini nyata parahnya,” katanya pada saat konferensi pers di Markas PBB, Kalibata, Jakarta Selatan hari ini (26/10/2015).
Ia juga melihat, apa yang dilakukan Jokowi pada saat ini di dalam menanggulangi asap terlihat sepele. Pasalnya, asap yang terus bergolak, namun kepala Negara Indonesia justru memilih “kabur” ke negara lain, yakni Amerika Serikat. Dan tentunya jika dilihat, ini berbeda sekali dengan para pedukungnya yang menyatakan bahwa Jokowi adalah orang yang peduli terhadap rakyatnya.
Di lain sisi ia juga merespon tentang perusahaan Freeport milik Amerika Serikat, dengan menyebut pemerintah tidak konsisten dan kurang peduli terhadap Papua. PBB yang diyakini adalah jelmaan partai Masyumi, untuk masalah Freeport, ia tetap memberikan perhatian lebih. Misalnya saja untuk masalah lingkungan, pengelolaan, dan juga kebijakan di dalam mengaturnya.
“Partai Masyumi sudah konsisten tahun 1950 dalam urusan Freeport. Terpenting itu adalah bagaimana di dalam pengelolaannya. Juga kebijakan Negera dalam mengaturnya harus tepat. Seperyi memperhatikan lingkungan hidup di sekitarnya, dan lain-lain,” sampainya.
Yusril juga mengatakan, bila kemudian tahun aka datang Freeport akan diperpanjang, maka hal yang perlu diperhatikan selain di atas ialah bagaimana kita merevisi yang senada dengan prinsip bangsa Indonesia, yakni perhatikan kedaulatan Negara.
“Jika ingin dilanjutkan perlu ada revisi yang sesuai dengan prinsip. Dan jika PBB diikutsertakan, yang pertama akan dilihat oleh PBB ialah pertimbangan untuk menjaga Negara tetap berdaulat. Karena Papua merupakan daerah yang tidak terpisahkan dari Indonesia,” tutupnya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
