Demo, Menyambut Setahun Jokowi yang Semakin Mencekik Rakyat dan Terjajah Oleh A Seng

JAKARTA (voa-islam.com) -  Setahun Jokowi setahun pemerintahan Jokowi-JK kehidupan rakyat semakin mlarat, dan tercekik. Rakyat sudah 'hopeless' (kehilangan harapan) dengan berbagai  kebijakan Jokowi. Tak ada yang dapat membuat rakyat kecil bisa gembira dan tertawa. Indonesia semakin dalam masuk jurang krisis ekonomi.

Harga kebutuhan pokok meroket, pengangguran meroket,  utang negara meroket, daya beli rakyat tidak ada, nilai tukar rupiah amblas menghadapi dolar, meskipun belakangan sedikit menguat. Ganti menteri tak membuat lebih  baik, dan kinerja menteri tak ada yang memadai, kecuali hanya saling berantem. Konlfik politik diantara elite politik semakin tajam akibat perebutan kekuasaan.

Pertumbuhan  ekonomi tak bergerak dan  bahkan negatif. Krisis ekonomi semakin dalam akibat salah urus, meskipun Jokowi sudah berjilid-jilid mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Semuanya hanya menjadi 'lip servis' belaka. Orientasi kebijakan Jokowi hanyalah pencintraan seperti yang digambarkan oleh Gubernur BI Agus Martowardoyo.

Indonesia semakin bergantung kepada Cina, dan berpotensi Indonesia akan menjadi 'jajahan' Cina. Bukan hanya masuknya modal dan investasi, tapi sekarang Cina juga mengirim orang-orang yang jumlah ribuan ke Indoneisa.

Semua pembangunan infrastruktur diserahkan kepada Cina. Rini sudah membuat 'deal' dan menandatangan dengan Cina, senilai Rp 570 triliun dengan  BOC (Bank of Cina).  Rini juga memasukkan modal kepada Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, yang artinya ini menyerahkan Bank-Bank  nasional Indonesia kepada Cina. Apalagi?

Kebijakan Jokowi ini paralel dengan langkah yang  diambil oleh Ketua Umum PDIP Megawati, yang belum lama ini, menghadiri Konferensi para pengusaha Cina se-Asia Pasific, yang berjumlah 3.000 orang di Bali. Dengan sangat jelas Mega, mengatakan, silahkan melakukan investasi di Indonesia, tukas Mega. Bahkan, pembangunan kereta api cepat, Jakarta-Bandung, diserahkan  kepada Cina, bukan Jepang.

Mega juga membuat pertemuan dengan Sekjen Komite Sentrral (CC)  Partai Komunis Cina (PKC), Xi Jinping di Beijing.  Mega membuka kantor di Beijing, dna meresmikan rumah Soekarnno.  Megawati bertekad membangun poros Jakarta - Beijing. Seperti Soekarno yang membangun  poros Jakarta-Peking. Poros ideologi (komunis), bukan hanya poros perdagangan dan ekonomi.

Tentu, yang paling naif,  justru PDIP dibawah Megawti, memelopori pembubaran KPK, melalui revisi undang-undang KPK. PDIP yang terkenal sebagai partai paling korup itu, bertekad membubarkan KPK dengan merevisi UU KPK. Persoalan yang sangat mendasar telah terjadi. Semua kearah yang sangat membuat masa depan Indonesia menjadi gelap.

Pantas, setahun Jokowi berkuasa, kehidupan semakin sulit, karena semua omongan Jokowi, tak ada yang direalisasikan, dan bahkan sangat kontridiktif. Termasuk menangani bencana kebakaran dan asap, yang sudah menjadi perhatian dunia internasional. Jokowi tidak berani bertindak tegas, karena sudah menyangkut kepentingan pengusaha Cina. Laha-lahan yang dibakar itu, adalah terkait dengan para 'taoke' Cina, termasuk seperti Eka Cipta.

Pantaslah, kalau sejumlah elemen mahasiswa  menggugat,  dan  "Aliansi Kader HMI Menggugat", dan  melakukan unjuk rasa menyambut satu tahun pemerintahan Jokowi-JK di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (16/10/2015).

Dalam aksinya mereka menuntut dibatalkannya seluruh proyek infrastruktur yang berdampak buruk terhadap aspek ekologis maupun lingkungan. Mereka juga menuntut pemerintah agar melakukan moratorium atas proyek reklamasi pantai di seluruh Indonesia, batalkan kereta cepat Bandung-Jakarta, dan perkuat fundamental ekonomi nasional serta hentikan pinjaman utang kepada berbagai lembaga internasional.

Tuntutan lainnya adalah pemerintah harus mengubah postur balanja modal APBN agar tidak hanya fokus pada sektor infrastruktur melainkan pula sektor riil, perkuat peran negara dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), tuntut ganti rugi sebesar mungkin dari perusahaan pelaku pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, serta percepat dan maksimalkan realisasi anggaran pemerintah.

Dibagian lain, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Beni Pramula mengatakan, satu tahun pemerintahan Jokowi-JK ekonomi nasional justru semakin liberal. Dia menilai pemerintahan Jokowi telah membuka keran liberalisasi disemua sektor. 

"BBM disesuaikan dengan harga pasar, membuka keran investasi seluas-luasnya ditunjang dengan paket deregulasi yang cenderung menjual daripada mengungtungkan negara," kata Beni di Jakarta, Minggu (18/10/2015).

"Janji mengembangkan mobil Esemka, nyatanya tidak. Alih-alih menciptakan lapangan kerja baru malah memberikan karpet merah kepada ribuan pekerja asing sementara Pemutusan Hubungan Kerja menjamur. Rupiah menembus angka Rp.13.000/Dolar. Memperpanjang izin ekspor kepada PT. Freeport walaupun melanggar UU Minerba, dan menjamin perpanjangan Kontrak Karya PT. Freeport yang jelas-jelas melanggar UU," tambahnya.

Selain itu, dia juga mengatakan, satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, politik nasional juga makin gaduh. Begitu juga dengan penegakan hukum yang sulit terwujud.

"Leadership lemah, Indonesia di era Jokowi, layaknya republik multipilot. Jokowi tak bisa melepaskan diri dari kepentingan elit politik dan para pemilik modal besar di belakangnya. KPK dan kepolisian malah semakin lemah. Sejumlah kasus-kasus besar semakin tak jelas penyelesaiannya. Saat ini, Sumatera dan Kalimantan sedang darurat asap. Aktifitas masyarakat sangat tergangu, dan bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Pemerintah lamban dalam menangani darurat asap. Alih-alaih menangani darurat asap, malah sibuk mengajukan draft revisi UU KPK," ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya bersama sejumlah LSM dan ormas lainnya akan melakukan aksi pada 20 Oktober mendatang.

"20 Oktober ini genderang perubahan itu akan kami tabuh dibeberapa titik aksi, diantaranya istana dan di DPR RI. Ribuan massa akan mendesak Jokowi-JK untuk lengser dan kami akan merangsuk ke senayan meminta agar melakukan Sidang Istimewa mencabut mandat Jokowi-JK," ujarnya.

"Beberapa tuntutan kami diantaranya, Bangun kedaulatan ekonomi bangsa, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, tolak perpanjangan kontrak karya PT. Freeport dan perusahaan asing lainnya yang mengancam kesejahteraan rakyat, secepatnya menangani darurat asap di Sumatera dan Kalimantan, mendesak kepada DPR/MPR RI untuk melaksanakan Sidang Istimewa mencabut mandat Jokowi-JK, lalu membentuk presidium Nasional untuk mempersiapkan kepemimpinan baru. Jokowi-JK turun dari jabatannya," tandasnya.

Kehidupan yang baru setahun pemerintahan Jokowi-JK,  benar-benar seperti terjadi 'disaster' bencana yang sangat hebat bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Kehancuran kehidiupan rakyat kecil semakin terasa. Sementara itu, Jokowi hanya terus membuat pencitraan dengan jalan-jalan yang disebut dengan : BLUSUKSAN.  Tak ada manfaatnya. (sasa/dbs/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Ambruknya Ekonomi Cina dan Dampaknya Terhadap Krisis Ekonomi Indonesia?
• Kebijakan Jokowi pun Ada yang Dipengaruhi oleh Media Sosial
• Buntut Capella Tersangka, Jokowi Panggil Jaksa Agung, PAN Siap Mengganti?
• Jokowi Pilih Jalan Kompromi karena Menjaga Partai-partai Pendukungnya
• Anggaran Siap, Migrant Care: Hukuman Mati Dilaksanakan Tahun Depan
• Terganjalnya Penyelesaian Soal Hutan dan Asap karena Saling Tindihnya Kebijakan
• Kacamata Netizen: KPK dan Tolikara Belum Dilirik Serius oleh Pemerintah
• Bloomberg : Pemerintahan Jokowi Termasuk Paling Menyengsarakan Rakyatnya