Daripada Untungkan Cina dengan Kereta Cepat, Pemerintah Lebih Baik Bangun Tol Laut

JAKARTA (voa-islam.com)- Partai Gerindra dengan tegas menolak wacana atau isu pembangunan kereta cepat untuk Indonesia Menurut partai yang berlambang kepala Garuda ini, adanya kereta cepat dengan kondisi seperti sekarang tidaklah tepat. Pasalnya di samping merugikan rakyat, juga akan merugikan negara.

“Karena biaya proyek kereta cepat menggunakan dana pinjaman yang menyimpan beban kerugian yang harus ditanggung Negara,” demikian yang tertulis di akun Twitter resmi milik partai Gerindra beberapa waktu lalu.

Menurut partai yang digawangi oleh Prabowo Subianto ini, dengan tidak mengadakan kereta cepat, Indonesia dapat menghemat hingga Rp. 40 triliun lebih. “Karena uang 60 Triliun nanti harus kita kembalikan 100,4 T selama 40 tahun.” Hasil yang membengkak itu diperoleh dari bunganya sebesar dua persen dari nilai total sebanyak Rp. 60 triliun.

Besarnya uang tersebut yang harus dikembalikan, walaupun Gerindra menilai itu uang BUMN, namun BUMN di lain sisi bekerjasam dengan Cina. “Kita pinjam 60 triliun berarti harus mengembalikan 100,4 Triliun. Uang siapa yang mau dikembalikan? Uang rakyat!?”

Selain itu, Gerindra menilai bahwa kereta cepat untuk saat ini, di mana kereta tersebut menghubungkan Jakarta-Bandung belum dirasa efektif dan efisien. Pasalnya jarak antara Jakarta-Bandung menurut Gerindra relatif dekat.

“Selain itu, kereta cepat Jakarta-Bandung tidak memiliki nilai efisiensi. Karena, jarak dari Jakarta ke Bandung relatif dekat.”

Mestinya kalo Presiden itu konsekuen dengan Nawacita, membangun tol laut. Karena tol laut itu masuk angkutan level kedua. Dimana memindah barang dan jasa dari segi laut itu lebih murah dan lebih banyak angkutan barangnya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Gerindra Minta Pernyataan Mendag Ini Tidak Perlu Diumbar ke Ranah Publik
• PDIP dan Pemerintahan Jokowi Matikan KPK?
• Tidak Periksa Ahok, Bareskrim Polri dan KPK Diskriminatif
• Netizen Nilai Ketiga Pemimpin Ini Tidak Layak Memimpin Indonesia (Jakarta)
• Paket Kebijakan Ekonomi Tidak 'Nendang' jika Nyatanya APBN Tidak Terserap Baik
• Pemerintah Berdayakan Usahawan yang Telah Ada Tanpa Permudah Calon Investor Baru
• Presiden Jokowi Diminta Tidak Malu-malu untuk Mengakui Ekonomi Indonesia Lesu
• Paket Ekonomi Jokowi Jilid II Tetap Sama, Tidak Menjawab Krisis yang Ada