Ekonomi Indonesia Akan Membaik Kalau Jokowi Lengser!

JAKARTA (voa-islam.com) - Jokowi terus mengeluarkan paket kebijakan ekonomi I dan II, dan sekarang akan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi III. Jokowi ingin segera Indonesia keluar dari krisis ekonomi.

Namun, kebijjakan ekonomi yang dikeluarkkan oleh Jokowi, termasuk paket kebijakan ekonomi III, yang akan menurunkan harga BBM, menurut Gubernur BI Agus Martowardoyo, itu dianggap hanyalah pencintraan belaka.? Saya minta dihitung lagi, bukan diturunkan', kilah Jokowi.

Sementara itu, kebijakan paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan oleh Jokowi itu, diklain diklaim akan mampu memperbaiki perekonomian yang terus memburuk. Kenyataannya, sejak paket kebijakan I hingga III, yang akan menjadi stimulus tersebut justru bisa dianggap tak tepat sasaran.

Menurut para pengamat ekonomi dan politik, seperti yang dikemukakan oleh Syahirul Alim dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, mengatakan, “Rencana yang dianggap solusi belum terlihat membuahkan hasil. Buktinya, masyarakat pun tidak terlalu merespon paket kebijakan ekonomi. Rakyat dan pelaku usaha sudah pesimis dengan paket ekonom Jokowi,” tegas Alim kepada intelijen, Senin, 05/10/2015..

Tak hanya itu, Alim bahkan bersuara keras, jika paket-paket kebijakan ekonomi Rezim Jokowi gagal memperbaiki kondisi perekonomian, lebih baik Jokowi mengundurkan diri. “Kalau semua gagal (paket kebijakan ekonomi), lebih baik mundur saja atau rakyat maupun investor nunggu Jokowi mundur,” tegas Sahirul Alem.

Menurut Alim, investor Jepang saja sudah tidak percaya kepada Pemerintahan Jokowi karena secara sepihak memenangkan Cina dalam proyek kereta cepat. “Ini bukan masalah perijinan dipercepat, tapi komunikasi dan kebijakan Jokowi yang salah. Jokowi menganggap persoalan dagang antara negara seperti di pasar atau di toko kelontong,” papar Alim.

Kata Alem, pemerintah seharusnya merilis paket kebijakan yang tepat sasaran dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Misalnya, menurunkan harga BBM, Tarif Dasar Listrik (TDL) rumah tangga dan industri, hingga deregulasi perizinan.

“Paket kebijakan yang dirilis tidak tepat sasaran karena tak menyentuh masyarakat. Padahal masalahnya hanya kepercayaan pasar dan daya beli menurun,” kata Alim.

Selain itu, kata Alim, Jokowi harus mengurangi pencitraan di saat perekonomian Indonesia merolot. “Popularitas Jokowi turun drastis, makanya ia mencoba menaikkan citra dengan bagi-bagi beras. Ini tidak efektif. Yang diperlukan itu kebijakan yang langsung menyentuh rakyat secara langsung, bukan cara parsial,” papar Alim. Membagi-bagikan beras sebenarnya pekerjaan Ketua RT, bukan pekerjasaan Presiden.

Sekarang suda ratusan ribu buruh yang terkena PHK, dan mereka risau dengan hari depan mereka, tanpa pekerjaan dan penghasilan, sementara itu harga kebutuhan pokok terus melambung. Mereka tidak dapat hidup, tanpa pekerjaan, Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negatif, dibawah 5 persen, dan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi negatif, tidak mungkin dapat membuka lapangan pekerjaan baru. (sasa/dbs/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Penemuan Penggunaan Anggaran Tidak Sama, ICW Minta Polri Membukanya ke Publik
• Kivlan Zen: Rekonsiliasi Alamiah untuk Eks-PKI Golongan C
• ICW Menduga Polri Kurang Transparan dalam Menangani Perkara Korupsi
• Pemerintah Diharapkan Bersinergi dengan DPD RI untuk Kemajuan Daerah
• PKI Lihai Buat Janji Manis untuk Masyarakat Miskin
• Hadirkan Sejarah PKI dengan Adil, jika Tidak maka Bubarkan Komnas HAM
• Patung Petani Sandang Senjata di Jakarta Bukti Masih Eksisnya PKI
• Ciri Khas Komunis Itu Merebut Kekuasaan dengan Kekerasan