Atur Harga Bahan Pokok Saja Tidak Mampu, Bagaimana Pemerintah Bisa Hadapi Spekulan Dunia

JAKARTA (voa-islam.com) - Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati menilai pemerintah tidak serius melakukan usaha untuk menggenjot belanja pemerintah sebagai usaha untuk mengatasi perlambatan ekonomi. Enny menganggap kebijakan fiskal pemerintah kurang ekspansif sehingga tidak mencerminkan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada.

“Konsumsi rumah tangga hanya naik 5,1% sehingga pertumbuhan hanya 4,7%. daya beli masyarakat hancur sehingga tidak mampu membeli kebutuhan pokok,” demikian disampaikan Enny dalam FGD yang diselenggarakan Fraksi PKS di Gedung DPR, Jakarta, hari ini (16/09)

Lebih lanjut Enny menyarankan agar pemerintah tidak terus menerus menyalahkan faktor eksternal sebagai penyebab terpuruknya perekonomian nasional.

“Ketika kita terus menyalahkan eksternal, maka kita tidak akan pernah melakukan evaluasi terhadap kapasitas pemerintah dalam mengelola perekonomian,” tandasnya.

Jika mengendalikan harga bahan pokok saja pemerintah nggak sanggup, bagaimana mau menghadapi spekulan kelas dunia

Pernyataan Enny tersebut sekaligus membantah ulasan pihak Bappenas yang diwakili Leonard Tampubolon. Dalam paparannya Leonard menyebut faktor kebijakan Bank Sentral Cina sebagai penyebab rontoknya nilai tukar rupiah yang berimbas pada perlambatan ekonomi.

“Bank Sentral Cina punya pengaruh besar terhadap perekonomian kita. Selain itu jumlah pengusaha kita yang sedikit dan didominasi lulusan sekolah dasar juga memberikan pengaruh,” ujar Leonard.

Sementara itu diakhir paparannya Enny menyatakan agar pemerintah melakukan evaluasi serius terhadap kapasitas yang dimiliki untuk mengelola perekonomian.

“Jika mengendalikan harga bahan pokok saja pemerintah nggak sanggup, bagaimana mau menghadapi spekulan kelas dunia,” tutup Enny. [ace/azzam/sharia]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Nilai Rupiah Terus Menurun Mendekati Rp15.000/1USD
• Agung Podomoro Comot Tanah Milik Desa dengan Bantuan Aparat Polisi
• Jokowi Salah Memilih Orang Melulu, Prof Tjipta Lesmana Sedih
• Komnas HAM Meminta Pemerintah Berlaku Adil untuk Umat Islam Tolikara, Papua
• Pun Masih Sengketa, Polisi Rela Menjaga PT Agung Podomoro
• Tutupi Kasus Korupsi & Cari Muka, Ahok Gunakan Politik Adu Domba
• Raih Banyak Dolar, Menteri Susi Beri Hak Penuh Asing untuk Mengelola Laut
• MoU dengan Singapore, Isteri Ahok Janji Bangun RS di Atas Lahan Bermasalah