Menteri Rangkap Jabatan sebagai Anggota DPR, Prof Yusril: Hukumnya Haram

JAKARTA (voa-islam.com) - Terkait ada banyak menteri di kabinet Jokowi-JK, terbanyak dari PDIP, yang belum juga mundur dari posisinya sebagai anggota DPR, seseorang bertanya kepada ahli hukum tata negara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, pada Jumat sore kemarin (11/9), lewat Twitter.

“@Yusrilihza_Mhd, Prof, bagaimana hukumnya jika seorang menteri juga menjadi anggota DPR dalam waktu yang bersamaan?” tanya pemilik akun @kusnandarpc.

Kalau dilihat dari sudut fikih siyasah, hukumnya haram atau terlarang

Yusril pun menjawab: ”Kalau dilihat dari sudut fikih siyasah, hukumnya haram atau terlarang.” Fikih siyasah adalah fikih kenegaraan.

Menurut Yusril, karena Indonesia menganut sistem presidensial, anggota kabinet otomatis tidak bisa merangkap anggota DPR. “Beda dengan parlementer,” katanya. [pur/pribuminews]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• KPK Dicurigai Tidur dalam Melihat Kasus Dugaan Korupsi Ahok
• Mahasiswa, Buruh, hingga PKL Menuntut Jokowi Mundur dari Kursi Presiden
• Indonesia Bisa Terancam Menjadi Negara Gagal
• Temui Tokoh Sama seperti Anggota DPR RI, sebagai Presiden Jokowi pun Melanggar
• Ketua DPD Ajak wani piro Dibuang dalam Memilih Wakil Rakyat
• Rupiah Tetap Terkapar, Diprediksi Akhir Tahun Rp 15.000/USD
• Apakah Zulkifli Hasan dan PAN, Partai Tidak Amanah dan Oportunis?
• Akibat Dipimpin Bekas Walikota, Sejak Januari BI Sudah Kehilangan $ 9 Miliar Dolar!