Jokowi Obral Jabatan Duta Besar kepada Para Pendukungnya

JAKARTA (voa-islam.com) - Jokowi bukan hanya bagi-bagi kursi  jabatan menteri kepada  partai pendukung pemerintah, tapi para pendukung Jokowi juga diganjar dengan jabatan sebagai komisaris di BUMN, dan sejumlah jabatan lainnya. Jadi rekrutmen jabatan bukan berdasarkan 'meritokrasi' (keahlian), tapi kedekatan politik.

Hal ini terkait dengan pengangkatan jabatan duta besar yang bukan didasarkan oleh profesionalitas dan para diplomat karir, tapi diobral kepada para pendukung Jokowi. Kebijakan Jokowi yang mengobral jabatan duta besar itu, dibenarkan oleh pihak Istana Kepresidenan.

Meskipun demikian, pihak pemerintah sendiri membantah tuduhan yang menyebutkan bahwa mayoritas kursi duta besar (dubes) yang baru diberikan kepada politikus dari partai politik koalisi pendukung Jokowi.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, sebenarnya tidak terlalu banyak kursi dubes yang ditempati oleh parpol koalisi pendukung Jokowi.

"Sebenarnya tak terlalu banyak yah. Dan daerah utama tetap diberikan prioritas ke diplomat karir," kata Pramono di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/8/2015)

Menurut dia, penunjukan dubes sepenuhnya merupakan kewenangan diskresi dari Presiden Joko Widodo dengan terlebih dahulu meminta masukan dan saran dari menteri terkait terutama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Ia mengatakan, dubes merupakan kepanjangan tangan Presiden di berbagai negara.

"Tentunya setiap Presiden memunyai style atau gaya yang juga tujuan dan cara yang berbeda-beda. Sebagai contoh ketika melakukan perayaan kemerdekaan kemarin, dimana yang diundang itu 70 persen adalah rakyat kemudian 30 persen pejabat negara bahkan banyak teman anggota Dewan juga komplain karena enggak dapat tempat duduk. Nah hal yang seperti ini tentunya yang harus kita perbaiki," katanya.

Kalau jabatan diplomat itu diobral kepada para pendukung Jokowi, sudah bisa diprediksi kualitas para duta besar yang bakal mewakili kepentingan Indonesia di berbagai negara, terutama kemampuan mereka sebagai diplomat. Jabatan duta besar hanya dijadikan sebagai ganjaran bagi para pendukungnya. Bila sudah begini, lalu bagaimana mereka bisa membawa misi negara? (dita/dbs/voa-islam.com)

Editor: RF

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• PBNU: ISIS dan Al-Qaida Bukan Bagian dari Islam karena Tidak Hargai Perbedaan
• Tak Perlu ke CIA, Integrasikan Saja Cyber yang Ada di Beberapa Kementerian
• Hadapi Krisis Ekonomi, Kualitas Menteri Jokowi pun Dipertanyakan
• Hapus Bahasa Indonesia untuk Asing, Logika Jokowi Dipertanyakan
• 70 Tahun Merdeka Makan Tempe Saja Rakyat Bakal Tak Mampu
• Hari Senin, Orang Kaya dalam Satu Hari Kehilangan $ 182 Miliar Dollar
• Tanda Kuat KPK, Jimly Asshiddiqie Buat Lembaga Permanen
• Rupiah Anjlok, Krisis Politik, Hingga Jatuhnya Rezim