Pilkada Serentak Diundur bila Ini yang Terjadi

JAKARTA (voa-islam.com)- Nico Harjanto, dari Populi Center, menyebut Pilkada serentak yang akan datang, demokratis atau tidaknya dapat dilihat dari komitmen partai politik yang ada. "Masalah utama dalam Pilkada serentak demokratis atau tidak dapat dilihat dari komitmen Parpol," demikian sampainya pada saat menjadi pembicara 'Kritik Rencana Perpu Calon Tunggal dan Politisasi APBD Dalam Pilkada Serentak' tadi siang (03/08/2015) di salah kafe di bilangan Jakarta Pusat.

Namun demikian, ia menganggap hal seperti itu (baca: tidak demokratis) telah terjadi jika dilihat peran Parpol di dalam memberikan komentar yang seolah tidak mendukung. "Justeru kenapa sejauh ini pernyataan dari Parpol-parpol mengenai Pilkada serentak tidak ada?" tanyanya. Lantas ia menyarankan agar pemerhati politik ikut mengkritisinya.

Pilkada serentak yang merupakan agenda politik seharusnya menurut dia mesti didukung penuh, termasuk semua stakholder, Anggota DPR dan pemerintah.

Ia mengungkapkan, jika pelaksanaannya hingga hari ini masih saja molor, maka dapat dipastikan "proyek" demokratis ini tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

"Karena ini agenda politik, maka seharusnya partai (partai pemerintah) mendorong Pilkada serentak ini. Dengan demikian 'proyek' demokratis ini dapat berjalan," ungkapnya.

Selain itu, desas desus yang mengisyaratkan akan deadlock-nya Pilkada karena calon masih belum ada yang memadai di beberapa tempat (tunggal), serta akan dikeluarkannya Perpu, menurut Nico tidak perlu diberlakukan.

"Pemerintah tidak perlu keluarkan Perpu bila ada masalah beberapa daerah, karena akan menyebabkan protes di mana-mana," tuturnya.

Masih memanasnya situasi karena ada beberapa daerah yang hanya memiliki calon tunggal dalam mengikuti pertarungan Pilkada serentak telah membuat posisi pemilihan saat ini dapat dikatakan kurang demokratis. Menurut Nico, setidaknya ada dua calon Pilkada agar demokrasi di Indonesia berjalan sesuai harapan. Dan ia berharap semoga tidak ada calon tunggal maupun Plt untuk Pilkada saat ini. "Ya minimal ada dua calon. Jika tidak ada maka sebaiknya diundur saja hingga tahun 2017. Dan untuk Plt sebaiknya ditiadakan karena dapat mencederai demokrasi Indonesia," tutupnya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• CIIA: Yang Hanya Dugaan dan Tanpa Payung Hukum Ditangkap, Tapi Yang Jelas Tindakan Teroris Didiamkan
• Terstruktur, Pelanggaran HAM Berat, KOMAT: Kami Akan Datangi Komnas HAM
• Afiliasi dengan Israel, Anggota DPR RI Minta GIDI Segera Dibubarkan
• Dibawah Jokowi Indonesia Hanya Menjadi Provinsi Singapura
• Nasir Djamil : GIDI Harus Dibubarkan Karena Menjadi Alat Zionis-Israel
• Pemerintahan Jokowi Dipersimpangan Jalan, dan Sekarat
• Bertentangan dengan Kepentingan Umum, Perda Tolikara Harus Dibatalkan dan Pemda Diberi Sanksi
• Benarkah Palestina-Israel Akan Selalu Konflik jika Diselesaikan dengan Jalan Agama?