Menkumham: Presiden Pertimbangkan Beri Grasi untuk Mantan Ketua KPK

JAKARTA (voa-islam.com)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) instruksikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk mengkaji grasi yang diajukan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar.

Grasi dipertimbangkan karena Antasari tidak mempunyai hukum kuat dari Mahkamah Agung. Antasari, di antaranya dinilai tidak memiliki penuh syarat-syarat yang ada.

Sementara putusan hukum tetap Antasari sudah bertahun-tahun. Yasonna mengatakan pihaknya belum menemukan solusi. "Nanti presiden mempertimbangkan," katanya seperti yang diberitakan Viva, Senin (13/07/2015).

Menurut perundangan, MA memiliki fungsi memberi pertimbangan kepada presiden, untuk menerima maupun menolak grasi. Antasari berharap presiden menggunakan hak prerogatif, menerima permohonan grasi.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, menyebutkan permohonan grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Diduga Terkait Suap, Kantor Pengacara OC Kaligis Digeledah KPK
• 12 Fakta Hasil Temuan BPK Soal Penyimpangan Keuangan oleh Ahok
• Ekonomi Terjun Bebas, NKRI Berpotensi Bubar di Tangan Joko Widodo
• Agar Tidak Hilang Wibawa, DPD RI Sarankan Presiden Benahi Kinerjanya
• Dibekuk! Elit Partai Nasdem Terlibat Korupsi & Narkoba
• Ratusan Orang Berseragam Hitam Serang Markas Brimop Semarang Barat
• Ingin Maju, Ini yang Harus Dilakukan Panglima TNI Gatot Nurmantyo
• Menko Polhukam Tedjo Edy : Dua Pilot Angkatan Laut Bergabung Dengan ISIS